Jokowi Gelontorkan Rp135 T Buat Infrastruktur, Termasuk PDN

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo telah menghabiskan Rp 135,1 triliun pada semester I-2024 untuk pembangunan infrastruktur. Angka ini naik 14,8% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 117,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, kenaikan anggaran belanja infrastruktur naik cukup tinggi antar kementerian atau lembaga (K/L). Mulai dari Kementerian PUPR hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo.

"Jadi kalau kita lihat hampir semua belanja across the board mengalami kenaikan yang memang cukup tinggi," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pilihan Redaksi Pesta Usai, Setoran Pajak Kembali Bobrok: Hantu Shortfall Muncul Lagi Airlangga Hartarto: Investor Saham Jangan Wait and See, Gaspol Aja Cair! Jokowi Bagi-bagi Bansos Rp75,8 T Sejak Awal Tahun Sri Mulyani Ramal Defisit APBN 2,7%, Airlangga Hartarto: Masih Aman

Adapun rincian anggaran belanja infrastruktur yang senilai Rp 135,1 triliun itu terdiri dari belanja melalui Kementerian PUPR senilai Rp 44,0 triliun. Antara lain untuk. Jalan Rp 15,1 triliun, Jembatan Rp 1,9 triliun, Bendungan Rp 4,2 triliun, Jaringan Irigasi Rp 2,4 triliun, Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Rp 1,9 triliun, dan Rusun Rp 1,8 triliun.

Melalui Kementerian Perhubungan Rp 14,9 triliun untuk Rel Kereta Api Rp 600 miliar dan Bandara Rp 1,2 triliun, Pelabuhan Rp 2,4 triliun. Lalu. Melalui Kominfo Rp 6,4 triliun, antara lain untuk Operasional dan Pemeliharaan BTS 4G Rp 1,6 triliun, Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center Nasional Rp 1,8 triliun, Kapasitas Satelit Rp 800 miliar, dan Palapa Ring Rp 1,4 triliun,

Untuk Kementerian Agama terkucur Rp 3,0 triliun antara lain dalam bentuk pembangunan Gedung Dikti Rp 1,1 triliun, Prasarana Madrasah Rp 1,1 triliun, Asrama Haji Rp 300 miliar, Prasarana KUA Rp 200 miliar. Sedangkan melalui Kemendikbud Rp 2,7 triliun untuk Sarpras Dikti Rp 2,0 triliun, Gedung Dikti Rp 400 miliar.

"Jadi belanja K/L dalam hal ini untuk infra PUPR Rp 44 triliun, Kemenhub Rp 14,9 triliun, Kominfo Rp 6,4 triliun, Kementerian Agama Rp 3 triliun, dan Kemendikbud Rp 2,7 triliun," tegas Sri Mulyani.

Belanja infrastruktur ini selain disalurkan melalui K/L juga melalui Transfer ke Daerah atau TKD senilai Rp 29,1 triliun. Rinciannya dalam bentuk dukungan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk pembangunan infrastruktur daerah dan dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 2,6 triliun.

Lalu, yang melalui pembiayaan sebesar Rp 30,6 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk penyaluran pembiayaan perumahan senilai Rp 6 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya Rp 18,6 triliun dan PT Wijaya Karya senilai Rp 6 triliun.

(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Habiskan APBN Rp591 T Dalam 4 Bulan, Buat Apa Saja?