Beroperasi Sejak 2023, Perusahaan Nikel Ini Tak Punya Dirut, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada Senin (8/7/2024).

PT KFI merupakan operator dari smelter nikel yang berlokasi di Desa Pendingin, Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Semula, agenda rapat ini membahas mengenai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Komisi VII setelah insiden kebakaran di pabrik smelter tersebut.

Namun, rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut justru dihujani banyak pertanyaan terkait struktur organisasi PT KFI.

Anggota Komisi VII mempertanyakan ketiadaan posisi direktur utama di PT KFI. Padahal, smelter PT KFI sudah beroperasi sejak 2023.

Direktur Utama PT Nityasa Prima sebagai konsorsium PT KFI, Muhammad Ardhi Soemargo menjelaskan, seluruh pemilik saham di PT KFI memiliki porsi saham yang sama. Dengan demikian, diputuskan tak ada direktur utama dalam perusahaan tersebut.

"Di PT KFI karena memiliki personal saham yang sama maka tidak ada dirutnya," ungkap Ardhi dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

Ia menjelaskan bahwa saat ini perusahaan tersebut hanya diisi oleh tiga direktur. Ketiganya merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Ada tiga direktur dan masing-masing mempunyai kapasitas yang sama," ujarnya.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan bahwa seharusnya PT KFI sebagai perusahaan yang didirikan atas dasar Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki dirut.

"Di Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) disebutkan jika ada dua Direktur, satu menjabat sebagai direktur utama, satu sebagai komisaris utama ini kok bisa saya agak bingung ini," kata Eddy.

Senada, Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa ini merupakan penyimpangan dari UU Perseroan Terbatas. "Ini menjadi catatan kita semua, secara kelembagaan pun, agak ganjil ini," ungkap Sugeng.

Sementara, saat ditemui usai rapat, Ardhi menjelaskan bahwa struktur organisasi perusahaan sejatinya telah mendapat izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ia lantas mempertanyakan SK yang diterbitkan Kemenkumham atas pendirian PT.

"Jadi begini ya, saya melihat bahwa ada hal yang agak luar. Kalau pun memang tidak diizinkan kami tidak ada direktur utama, kenapa SK yang Kemenkumham kami ada hal seperti itu. Jadi saya juga tidak mau bicara mengenai hal tersebut," kata Ardhi.

Perlu diketahui, smelter nikel ini baru saja diresmikan operasionalnya oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah pada 19 September 2023 lalu.

Pada tahap pertama, PT KFI akan membangun 18 line smelter feronikel dental kapasitas produksi 1,41 juta ton feronikel per tahun, dengan kandungan 11,50% logam nikel (Ni).

Berada di lahan 330 Ha, smelter nikel ini akan dibangun ke dalam beberapa tahap dalam waktu 60 bulan. Tahap berikutnya perusahaan akan membangun pabrik pengolahan nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL), pabrik stainless steel hingga pabrik baterai nikel lithium yang memproses nikel cobalt sulfat.

PT KFI beroperasi dengan memegang Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian.

Belum diketahui pasti siapa pemegang saham dari PT KFI ini. Namun, pada saat peresmian September 2023 lalu, Generał Manager dari smelter PT KFI ini merupakan warga negara asing (WNA), bernama Zhou Bo.

Baca: Terkuak! Perusahaan Ini Impor Bijih Nikel 51.000 Ton dari Tetangga RI

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tok! PLN Nambah Daya Listrik untuk Smelter Nikel di Kaltim