PM Inggris Starmer Bakal Restui ICC Tangkap Netanyahu, Ini Buktinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah baru Inggris pimpinan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer dari Partai Buruh berencana untuk membatalkan upaya menunda surat penangkapan pengadilan pidana internasional (ICC) terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini terjadi setelah Starmer bertemu Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Sebelumnya, London dalam kepemimpinan pendahulu Starmer, Rishi Sunak, mengajukan tuntutan kepada ICC karena menganggap pengadilan itu tidak memiliki yuridiksi atas warga negara Israel. Permintaan Inggris telah mengajukan gugatan tersebut dibuat pada tanggal 10 Juni secara rahasia.

Namun saat ini, Starmer berencana untuk membatalkan tuntutan tersebut. Dalam laporan the Guardian, Starmer disebutkan telah membahas isu Gaza bersama dengan Abbas dan yakin bahwa rakyat Palestina mempunyai hak yang tidak dapat disangkal atas negara yang berdaulat.

"Saya memahami penderitaan yang berkelanjutan dan banyaknya korban jiwa di Gaza," ujar pembacaan pertemuan keduanya, Minggu (7/7/2024), dikutip dari the Guardian.

Starmer kemudian juga berbicara dengan Netanyahu pasca pertemuan dengan Abbas. Ia meminta Kepala Pemerintahan Israel itu untuk mempertimbangkan kebutuhan yang "jelas dan mendesak" untuk gencatan senjata di Gaza.

"Ia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif," tambah Starmer.

Lanjut Bantu Palestina?

Terpisah, Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan akan mulai meninjau isu-isu seperti pendanaan masa depan untuk badan bantuan Palestina UNRWA. Diketahui, pemerintahan Inggris terdahulu telah menolak mendanai UNRWA setelah adanya klaim bahwa belasan stafnya mungkin terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober.

"Kami memang mengangkat isu mengenai pendanaan kotak pengiriman, dan kekhawatiran nyata yang tidak menginginkan situasi di mana Inggris berkontribusi terhadap kesulitan luar biasa yang sudah terjadi di Gaza," ujarnya.

Lammy kemudian juga mengungkap isu terkait penjualan senjata Inggris ke Israel. Ia berjanji akan meninjau ulang keputusan ini.

"Saya telah membuat janji serius di parlemen bahwa saya akan mempertimbangkan penilaian hukum, dan saya akan memulai proses itu, tentu saja, segera," tambahnya.

Lebih lanjut, Lammy juga membahas isu terkait masa depan Gaza. Dalam pemaparannya, ia menyebut London masih menolak tegas peran Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan, meski mengakui Otoritas Palestina (PA) masih memiliki banyak persoalan.

"Sulit untuk melihat bagaimana sebuah organisasi yang tidak berkomitmen terhadap solusi dua negara, dan berkomitmen terhadap terorisme, dapat menjadi bagian dari solusi tersebut," tuturnya lagi.

"Namun saya juga menyadari bahwa saat ini terdapat masalah nyata dengan PA, itulah sebabnya hal ini memerlukan kerja keras dengan mitra kami."

Baca: Akhirnya! Geng Negara Arab Sepakat Boikot Perusahaan Terkait Israel

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Di Sini, Mantan Kepala Pemerintahan Bisa ke Kabinet Lagi Jadi Menteri