Perang Putin Makan Korban Nyata, Negara Eropa Ini Mau Bangkrut

Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi ekonomi di sejumlah negara tengah 'ketar ketir'. Salah satunya seperti Ukraina, yang saat ini berada di ambang kebangkrutan.

Sebab, negara di Timur Eropa ini berpotensi gagal membayar utangnya pada awal bulan depan, terutama jika gagal menegosiasikan kesepakatan restrukturisasi dengan para krediturnya.

Pada Februari 2022, sejumlah pemegang obligasi Kyiv, termasuk raksasa keuangan Amerika Serikat (AS) BlackRock dan Pimco, serta manajer aset Prancis Amundi, memberi Ukraina kebebasan untuk tidak membayarkan utangnya selama dua tahun.

Hal tersebut menyusul konflik berkepanjangan dengan Rusia. Namun perjanjian tersebut akan berakhir pada bulan Agustus.

The Economist melaporkan bahwa para kreditor Kyiv menginginkan agar negara itu mulai membayar bunga utangnya lagi.

"Pengaturan tersebut bernilai 15% dari PDB tahunan Ukraina, yang berarti bahwa jika pembayaran diperlukan, maka pembayaran tersebut akan menjadi kategori pengeluaran terbesar kedua di Ukraina setelah pertahanan," tulis media itu dikutip Minggu (7/7/2024).

Konflik dengan Rusia telah memberikan pukulan berat terhadap perekonomian Ukraina. Rasio utang terhadap PDB negara itu akan mendekati 94% pada akhir tahun ini.

"Meskipun ada dukungan Barat yang mengesankan meskipun sebagian besar datang dalam bentuk artileri, tank, dan dana yang dialokasikan, bukan uang tunai," jelas artikel tersebut lagi

"Ukraina mempunyai waktu satu bulan untuk menghindari gagal bayar. Dana Moneter Internasional (IMF) ingin menegosiasikan rencana keringanan utang, namun kesepakatan semacam itu tidak mungkin terjadi dalam jangka waktu yang tersedia," tambahnya.

Bulan lalu, pemerintah Ukraina gagal mencapai kesepakatan dengan sekelompok investor asing mengenai restrukturisasi utang negaranya sebesar US$ 20 miliar (Rp 327 triliun) dalam Eurobonds. Kyiv telah mendesak pemegang obligasi untuk menerima penurunan nilai utang yang besar dalam upaya memenuhi tuntutan IMF untuk merestrukturisasi dan mempertahankan akses ke pasar internasional.

Jika kesepakatan restrukturisasi utang baru tidak tercapai, Ukraina akan mengalami gagal bayar (default). Hal ini akan merusak peringkat kredit negara tersebut dan mempersulit kemampuan negara tersebut untuk meminjam di masa depan.

"Skenario yang paling mungkin terjadi di Kyiv adalah perpanjangan pembekuan pembayaran utang hingga tahun 2027 atau deklarasi gagal bayar (default). Bagaimanapun, Ukraina tidak akan melanjutkan pembayaran kepada kreditornya," tambahnya.