Penjelasan Lengkap Zulhas Soal Bea Masuk 200% Atas Barang China

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan. upaya pengendalian impor sudah masuk rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hasilnya akan ada beberapa sektor yang masuk menjadi prioritas, termasuk industri tekstil dan keramik.

"Jadi sebetulnya rapat itu diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian kan pabrik keramik sudah mem-PHK orang, elektronik ada beberapa yang tutup gitu ya. Nah rapat itu kemarin memutuskan ada tujuh yang harus mendapat perhatian khusus.  TPT (tekstil dan produk tekstil), pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty dan kosmetik, serta alas kaki," kata Zulhas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Untuk mengawal beberapa sektor tersebut, pemerintah bakal mengerahkan beberapa lembaga yang berwenang, utamanya di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Saat ini pemerintah sudah melakukan review terhadap produk impor.

Baca: Barang China Mau Kena Bea Masuk 200%, Kemenkeu Buka Suara

*Kementerian Perdagangan akan melakukan segala upaya sesuai dengan ketentuan dan aturan baik aturan kita nasional maupun yang sudah disepakati lembaga-lembaga dunia seperti WTO dan lain lain. Apa yang pertama? Yang pertama itu kita kenal dengan KPPI Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sudah ada kan, ada Komite Perdagangan Pengamanan Perdagangan Indonesia ya," jelasnya.

Pemerintah pun mempertimbangkan bakal memberikan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan perdagangan sampai 200%, namun hingga kini belum ada keputusan.

"Ya kita tunggu nanti kalau sudah selesai investigasnya kita kasih tahu. Nanti yang menyampaikan, jawabannya belum nanti kan dihitung bisa 50%, bisa 100%, bisa sampai 200," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jumat (5/7/2024).

Baca: Alarm Bahaya! Pelan-Pelan Industri Tekstil Bakal Habis dari Bumi RI

Pengenaan bea masuk itu bukan hanya tergantung pada asal negaranya, melainkan besaran pelanggaran yang terjadi. Belakangan pelaku usaha mendorong bea masuk sampai 200% untuk kebanyakan produk dari China.

"Bukan (tergantung negara) tergantung nanti lihat seberapa berat iya hasil kapi sama kadi 200% bisa, 100% bisa, 50% bisa, 150% bisa," sebut Zulhas.

Pengusaha Keramik Teriak

Sebelumnya, pelaku industri keramik nasional mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri keuangan (PMK) untuk bea masuk anti dumping (BMAD) atas keramik impor asal China. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, PMK itu mendesak diterbitkan segera untuk menghindari praktik aji mumpung oleh importir.

Baca: Bahaya! Manufaktur RI Terancam Masuk Jurang, Ini Respons Kemenperin

"Asaki telah menerima dan menyambut positif surat dari Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) berisi Penyampaian Laporan Akhir Penyelidikan Antidumping Pengenaan bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Ubin Keramik asal China, tertanggal 2 Juli 2024. Yang mana setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke China, telah terbukti benar ada tindakan dumping, seperti yang dilaporkan Asaki 1,5 tahun lalu," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (3/7/2024).

"Asaki menilai besaran BMAD mulai dari 100,12% sampai 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif dalam penyelidikan, telah mencerminkan keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan industri keramik nasional yang babak belur dihantam impor," lanjut Edy.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengusaha Ramai-ramai Dukung Pemerintah Sikat Habis Impor Ilegal