Anak Buah Tito Karnavian Cecar Pupuk Indonesia Soal Pupuk Subsidi

Daftar Isi

• Petani Tak Tebus Pupuk Subsidi
• Sorotan Kemendagri
• Jawaban Pupuk Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menanyakan sederet persoalan terkait pupuk bersubsidi kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi.

Mulai dari masih banyaknya petani belum tebus pupuk subsidi, hingga keluhan pedagang kios pupuk bersubsidi. Tomsi juga menyoroti adanya laporan terkait penjualan pupuk di atas harga ditetapkan pemerintah serta keluhan kelangkaan pupuk subsidi di daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di kantor Kemendagri, Selasa (2/7/2024).

"Ada masyarakat mengatakan, 'saya petani kecil yang harusnya dapat nggak dapat (pupuk subsidi)'. Tetapi ada terdaftar lebih dari separuh nggak ngambil jatahnya, ini dari pak Dirut. Sementara kita ketahui bersama bahwa keberhasilan panen ini 62% ya pak ya, ditentukan oleh pupuk. Berarti pupuk ini sangat penting. Kami minta betul-betul supaya berbagai kondisi di lapangan ditindaklanjuti," kata Tomsi, dikutip dari tayangan video di akun Youtube Kemendagri, Rabu (3/7/2024).

"Di beberapa provinsi, kabupaten, masih ada yang jualannya mixed. Boleh beli pupuk subsidi asal beli pupuk non-subsidi, dan ini melanggar, memberatkan. Kalau kios-kios ini beritikad kurang baik, teman-teman dinas datakan mana yang kurang baik, kita bagi data, kita salurkan. Kios kan ditentukan atas rekomendasi dinas, kalau ada kios ada nggak benar, berarti teman-teman juga yang beri rekomendasi. Coba koreksi. Kalau memang nggak benar, tukar cabut aja. Jangan biarkan berlarut-larut. Saat terjadi penyimpangan, banyak masukan ke saya. Saat kunjungan Bapak Presiden pun masih ada keluhan itu. Tolong Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, bersama pengawas dari Polres dan Kejaksaan dapat secepat-cepatnya menyelesaikan masalah ini. Dan ini jadi prioritas," tegasnya.

Baca: Nih! Bocoran Daftar Barang Subsidi di Era Prabowo

Petani Tak Tebus Pupuk Subsidi

Dalam rapat itu, Rahmad Pribadi memaparkan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan 30 Juni 2024 baru mencapai 32,6% atau 3,114 juta ton dari total alokasi 9,550 juta ton untuk tahun 2024.

Hanya saja, lanjut dia, meski pemerintah telah mengumumkan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini dinaikkan, namun DIPA yang ada masih 4,7 juta ton. Volume ini adalah alokasi awal yang ditetapkan pemerintah, sebelum kemudian menjadi 9,550 juta ton.

Penambahan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tanggal 22 Februari 2024. Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis pupuk, yakniUrea, NPK, NPK Formula Khusus, dan yang terbaru adalah pupuk organik.

"Sehingga 4,7 juta ton ini akan habis pada awal bulan Agustus, pupuk subsidi sesuai DIPA yang ada sudah habis. Kementerian pertanian (Kementan) sudah menulis surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka sehingga alokasinya sesuai dengan Kepmentan, yaitu 9,55 juta ton," kata Rahad Pribadi.

Hal itu, lanjut dia, dibutuhkan petani karena ketersediaan pupuk subsidi akan membantu petani dari segi biaya produksi. Menurut perhitungan Pupuk Indonesia, pupuk subsidi dapat menekan biaya produksi padi hingga sekitar 9%, di mana kontribusi biaya pupuk terhadap produksi padi adalah 23%.

Hanya saja, imbuh dia, ada sekitar 53% dari petani yang terdaftar belum menebus pupuk subsidi.

"Untuk pupuk subsidi, jumlah petani yang terdaftar itu 14,28 juta petani. Hingga saat ini yang sudah menebus 6,7 juta petani dan ada 7,5 juta petani atau 53% dari petani yang hingga saat ini belum menebus," ujar Rahmad Pribadi.

"Kami bersama Kementerian Pertanian sepakat data akan diperbarui setiap 4 bulan sekali. Kenapa ada jumlah petani sedemikian besar belum menebus pupuk subsidi," terangnya.

Baca: RI Waspada! Produksi Beras Diramal Turun, Begini Tanda-Tanda Terbaru

Sorotan Kemendagri

Merespons paparan tersebut, Tomsi lalu menanyakan penyebab masih banyaknya petani belum menebus pupuk subsidi, sementara di daerah banyak keluhan petani tak mendapat pupuk subsidi. Bahkan dikeluhkan ada kelangkaan pupuk subsidi.

Dia juga menanyakan ketersediaan pupuk di kios-kios yang dilaporkan kosong atau minim. Dan adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET). Belum lagi adanya laporan dan keluhan pungutan liar saat petani menebus pupuk subsidi dan pupuk subsidi justru tersalur ke petani yang tak berhak.

Tak hanya itu, Tomsi juga menanyakan penyaluran pupuk oleh Pupuk Indonesia yang flat, tidak ada fluktuasi signifikan mengikuti musim tanam dan musim panen.Selain itu, Tomsi mengaku mendapat laporan terkait kendala di daerah, adanya kios pupuk yang tak bisa menggunakan teknologi sistem digital yang diterapkan. Dia pun meminta rekomendasi Pupuk Indonesia terkait masih minimnya petani menebus pupuk subsidi.

Tomsi lalu meminta KP3 segera mengambil tindakan terkait penyaluran pupuk subsidi di lapangan.

Baca: Mentan Amran Revisi Aturan Pupuk Subsidi, Ini Petani yang Berhak Dapat

Foto: Realisasi pupuk bersubsidi dalam paparan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Selasa (3/7/2024). (Tangakapan Layar Youtube Kemendagri) Realisasi pupuk bersubsidi dalam paparan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Selasa (3/7/2024). (Tangakapan Layar Youtube Kemendagri)

Jawaban Pupuk Indonesia

Rahmad Pribadi menjelaskan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan ketentuan terkait ketersediaan stok pupuk di saat musim tanam, yaitu untuk kebutuhan 3 minggu. Dan di luar musim tanam 2 minggu kebutuhan.

Dia pun menegaskan, ada 350 ribu ton pupuk bersubsidi di 27.000 kios.

"Terkait stok di kios, sekarang sudah kami lakukan digitalisasi secara real time. Kami mulai implementasikan sejak Februari dan ada kemajuan ketertiban penyaluran. Kalau detik ini ada ambil 1-2 sak dari toko, di 27.000 toko kami, sudah terdeteksi," ujarnya.

Penyaluran pupuk subsidi, imbuh dia, juga mendapat pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan Satgas Pangan Polri.

"Apabila ada tidak sesuai aturan, komitmen kami adalah melakukan tindakan tegas. Sejak tahun 2024 ini sudah kami berhentikan 7 distributor," kata Rahmad Pribadi.

"Soal pungutan liar, harga di atas HET, kami mohon maaf jika masih terjadi. Kami akan tertibkan sesuai dengan aturan," tambahnya.

Terkait masih ada 53% petani belum tebus pupuk, jelasnya, kemungkinan disebabkan karena belum musim tanam, data tidak update, atau petani sudah pindah.

"Karena itu akan sedang akan lakukan pemutakhiran data ini," ujar Rahmad Pribadi.

Rahmad Pribadi pun berjanji akan terus melakukan sosialisasi penggunaan teknologi sistem digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah-daerah.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sukses di 2023, Pupuk Kaltim Genjot Program MAKMUR & Agrosolution