Buruh Minta Prabowo Bentuk Kementerian/Lembaga Khusus Tekstil

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman meminta kepada pemerintahan berikutnya yaitu Prabowo-Gibran untuk membentuk Kementerian atau Lembaga (K/L) khusus yang menangani soal Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Bukan tanpa alasan mereka minta dibuatkan K/L khusus mengurus pertekstilan, katanya karena mereka selama ini luntang-lantung mengemis kesana kemari, ketika industri tekstil tengah mengalami keterpurukan. Mereka mengaku bingung ingin mengadu kemana lagi dalam memperjuangkan nasibnya.

"(Minta) ada dibuatkan kementerian atau lembaga. Jadi kami ini dari tekstil tuh ngemisnya kemana-mana. Ada apa-apa tuh bukan ke satu kementerian, itupun hanya di tingkat Direktur Jenderal (Dirjen). Coba bayangin, padahal tekstil jutaan pekerjanya. Ada 9 juta orang yang hidup di dalam tekstil, tapi kami hanya di atas Dirjen. Ngeri. Seperti apa ini negeri? Padahal kita penyumbang juga aset ke negara," kata Nandi saat ditemui awak media di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

"Minimal ada RUU (rancangan undang-undang) lah untuk tekstil," sambungnya.

Foto: Ratusan buruh tekstil melakukan longmarch dari IRTI menuju Patung Kuda Jakarta, Kamis (27/6/2024). Massa yang tergabung dalam aliansi IKM & Pekerja Tekstil Indonesia menuntut tanggung jawab atas badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang marak belakangan ini. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Ratusan buruh tekstil melakukan longmarch dari IRTI menuju Patung Kuda Jakarta, Kamis (27/6/2024). Massa yang tergabung dalam aliansi IKM & Pekerja Tekstil Indonesia menuntut tanggung jawab atas badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang marak belakangan ini. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Lebih lanjut, Nandi menyebut ada empat kementerian yang mengetahui soal kondisi industri tekstil, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Namun dari keempat kementerian itu, katanya, hanya Kemenperin dan Kemenkop UKM saja yang aktif membela industri tekstil, sementara Kemenko Perekonomian dan Kemendag justru mengeluarkan aturan yang memberatkan industri TPT nasional.

"Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan), Pak Airlangga (Menko Perekonomian), Pak Agus Gumiwang (Menperin), Pak Teten Masduki (Menkop UKM). Tapi saya pun mohon maaf, ini yang konsen membela kami itu hanya dua Kemenperin dan Kemenkop UKM saja yang sampai sekarang memperjuangkan. Ini Kemenko dan Kemendag kemana? itu yang saya pertanyakan," ujarnya.

Diketahui, hari ini massa aksi dari kalangan buruh tekstil turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, terkait kondisi industri tekstil yang kian mengkhawatirkan. Mereka menuntut agar pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024. Sebab menurut mereka, aturan impor itu telah menggerus industri tekstil nasional, dan berimbas kepada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejalan dengan itu, Nandi meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi Permendag 8/2024 selambatnya sampai akhir bulan ini.

"Harus segera! Bulan ini. Kalau pemerintah nggak segera melindungi produk dalam negeri, ini bisa jadi tambah buruk. Saya harapkan itu ke pemerintah. Jangan biarkan (industri tekstil) berjatuhan lagi)," pungkasnya.