Stok Cadangan Beras Pemerintah di Bulog 1,6 Juta Ton, Sudah Aman?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog aman, sesuai dengan stok level ideal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Di mana idealnya, berkisar 5% hingga 10% dari kebutuhan nasional.

Ia pun memberikan contoh untuk komoditas beras, ketika kebutuhan beras nasional secara tahunan sekitar 31,2 juta ton, maka berarti stok beras yang dimiliki pemerintah minimal sejumlah 1,5 juta ton. Adapun saat ini, stok CBP yang ada di Bulog mencapai 1,6 juta ton.

Arief menyampaikan bahwa penguatan cadangan pangan pemerintah merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan mengecek stok dan ketersediaan beras di gudang Bulog untuk memastikan stok aman.

"Pemenuhan stok beras ini harus diprioritaskan berasal dari produksi dari dalam negeri. Karena itu, kami mendukung sepenuhnya Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya peningkatan produksi di tengah tantangan dan dinamika lingkungan strategis," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/6/2024).

"Ketahanan pangan harus berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Itu kita sepakat sesuai amanat UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, sehingga untuk mencapai hal itu, fokus ke peningkatan produksi dalam negeri menjadi keniscayaan," sambungnya.

Lebih lanjut, Arief meminta kepada seluruh pihak stakeholder pangan, khususnya BUMN bidang pangan untuk bersama-sama melihat pentingnya penguatan CBP sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan.

"Cadangan Pangan Pemerintah ini dikelola oleh BUMN di bidang pangan. Saya berharap seluruh pihak stakeholder pangan melihat ini semua, sehingga kita bisa meningkatkan cadangan pangan kita ke depan. Dan ini tentunya memerlukan alokasi anggaran yang memadai. Ini akan sangat bermanfaat karena digunakan untuk membantu menyerap produksi petani/peternak, diserap dengan harga yang baik, kemudian selanjutnya digunakan untuk intervensi pemerintah dalam stabilisasi pangan," pungkasnya.