'Dipaksa' Hemat Anggaran, Program Kementerian/Lembaga Bisa Tersendat?

Jakarta, CNBC Indonesia- Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah memandang Kebijakan automatic adjustment (AA) Kementerian Keuangan RI yang menahan 5% anggaran kementerian dan lembaga sebagai kebijakan top-down yang bersifat 'dipaksakan'.

Hal ini akan menimbulkan persoalan pelik bagi Kementerian/Lembaga karena akan berdampak pada pelaksanaan program kerja K/L yang sudah disusun. Hal ini bisa membuat para ASN 'enggan' mengeksekusi program kerja karena anggaran yang terbatas.

Sementara terkait alasan penerapan automatic adjustment (AA) terkait antisipasi gejolak ekonomi global bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap perencanaan APBN. Dimana kebijakan ini bisa memberi kesan mudahnya APBN diotak-atik meski dampaknya bisa memberi ruang bagi pemerintah untuk memiliki 'simpanan' dana darurat.

Seperti apa pengamat melihat dampak penerapan automatic adjustment K/L? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Peneliti Ekonomi Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet dan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Rabu, 26/06/2024)