Luhut Akui Pemerintah Terlambat Perbaiki Tata Niaga Timah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah terlambat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan niaga timah Indonesia. Hal tersebut menyusul munculnya beberapa kasus korupsi di sektor pertambangan timah yang menyeret beberapa pihak.

Menurut dia, pemerintah terlambat memasukkan komoditas timah ke dalam platform yang bernama SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga.

"Tadi Pak Hendi (Dirut MIND ID) menyinggung mengenai timah. Timah ini memang kita agak terlambat masukkan dia di dalam Simbara. Karena memang betul-betul banyak sekali waktu itu memang masalahnya," kata Luhut dalam acara CNBC Indonesia MINDialogue" di Jakarta, dikutip Jumat (21/06/2024).

Oleh karena itu, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memasukkan komoditas tersebut ke platform SIMBARA secara bertahap. Dengan demikian, pemerintah dapat memantau pergerakan dari hulu hingga hilir.

"Sehingga, kita bisa monitor semua kejadian produksi cadangan dari si apa namanya yang pegang IUP ini," ungkap Luhut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memperbaiki proses perizinan dan tata kelola komoditas mineral dan batu bara secara digital.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk melakukan sistem digitalisasi setiap komoditas tambang. Dengan begitu, dapat meminimalkan praktik-praktik korupsi yang terjadi di sektor strategis tersebut.

"Sejauh ini yang batu bara sudah Juni ini (Simbara), lantas yang nikel mungkin Agustus abis itu timah. Kita cuman beda urutan aja, harusnya tadi batu bara, nikel, timah, ternyata keduluan timah meledak jadi kita jalanin aja. Sistem digital satu"nya andalan kita," kata Pahala ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (4/6/2024).