Pantas Impor Beras Terus, Sawah RI Raib 3,8 Juta Hektare Dalam 5 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengakui adanya penurunan luas tanam padi pada masa tanam Oktober 2023 hingga April 2024, yang hanya sebesar 6,55 juta hektare.

Dibandingkan periode yang sama tahun 2015-2019, luas tanam padi mencapai 10,39 juta hektare. Dengan demikian, maka terjadi penurunan sebesar 3,8 juta hektare atau turun 36,90% dalam 5 tahun.

"Penurunan luas tanam ini tentu sangat berpengaruh terhadap luas panen, yang mana gilirannya juga akan berdampak pada penurunan produksi padi," kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2024).

Amran menjelaskan, penurunan luas tanam itu salah satunya karena dampak El Nino Tahun 2023 yang masih berlanjut. Selain itu, menurut proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 akan berlangsung panjang, mulai Juni hingga September, dengan puncaknya pada bulan Agustus.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berupaya semaksimal mungkin dalam mengantisipasi musim kemarau di tahun 2024 ini, melalui program pompanisasi lahan sawah tadah hujan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), optimalisasi lahan rawa, optimalisasi waduk atau bendungan, teknologi pertanian hemat air, dan gerakan panen air pada akhir musim hujan.

"Beberapa inisiatif yang disiapkan Kementan antara lain, peningkatan infrastruktur pompa untuk pengairan lahan sawah tadah hujan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimalisasi penggunaan lahan rawa, serta peningkatan kapasitas dan manajemen waduk/bendungan. Teknologi budidaya pertanian hemat air dan gerakan panen air hujan juga diperkenalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap dampak kekeringan," jelasnya.

Lebih lanjut, Amran menyampaikan bahwa pembangunan pertanian saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrim El Nino, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global. Hal ini menyebabkan restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan, serta potensi krisis pangan.

"Kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi, dan akses pangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam penyediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia," pungkasnya.