Menteri ESDM Blak-blakan Baru NU Minat Garap Tambang, Muhammadiyah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Baca: Ormas Dapat Tambang, DPR Waspadai Penunggangan Perusahaan Besar

Adapun dari sekian banyak ormas keagamaan, sejauh ini baru Nahdlatul Ulama (NU) yang berminat untuk mengelola sektor pertambangan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya masih menunggu ormas keagamaan lainnya yang tertarik untuk mengelola sektor tambang seperti NU. Misalnya seperti Muhammadiyah.

"Kita lagi tunggu ini (selain NU). Ada, jatahnya (untuk Muhammadiyah)," ujar Arifin ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Sebelumnya, Arifin membeberkan jatah WIUPK yang akan diberikan kepada ormas keagamaan merupakan hasil dari penciutan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Di antara bekas penciutan lahan tersebut terdapat eks tambang Bakrie Grup hingga milik Boy Thohir.

Setidaknya terdapat 6 pemegang PKP2B generasi pertama yang kontraknya telah berakhir. Diantaranya seperti PT Kendilo Coal Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Energi, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Multi Harapan Utama, PT Kideco Jaya Agung.

"PKP2B yang diciutkan cuma 6. Kalau diciutkan memberikan kesempatan kepada mereka. kalau ditenderkan lagi gak dapat mereka juga, benar gak. Coba deh lihat yang di pesantren bagaimana kehidupannya. Itu yang memang harus menjadi perhatian pemerintah," kata Arifin di Gedung Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (10/6/2024).

Di sisi lain, Arifin menyebut satu ormas yang akan mendapat hak pengelolaan tambang nantinya berasal dari perwakilan satu agama dengan jumlah anggota yang paling besar. Namun yang pasti, ormas tersebut harus telah memiliki badan usaha.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Izin Tambang Freeport Diperpanjang ke 2061? Ini Kata Menteri ESDM