Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, Apa Saja Tugasnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Baca: Heboh Main Judi Online Dapat Bansos, Begini Penjelasannya

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang ditetapkan 14 Juni 2024. Pada beleid ini dijelaskan mengenai struktur organisasi satgas hingga tugasnya.

Berikut tugas dari Satgas Pemberantasan Judi Online seperti yang tertera pada pasal 4:

a. mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien

b. meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring

c. menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.

Adapun susunan keanggotaan satgas terdiri atas :

Ketua Satgas : Menkopolhukam
Wakil Ketua Satgas : Menko PMK
Ketua Harian Pencegahan : Menteri Komunikasi dan Informatika
Wakil Ketua Harian Pencegahan : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Satgas ini juga memiliki anggota yang terlibat dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BSSN, Kejaksaan, Kepolisian, OJK dan lainnya.

Pada pasal 6 disebutkan Ketua Harian Pencegahan memiliki tugas, seperti menentukan prioritas pencegahan perjudian daring, mengkoordinasi langkah-langkah termasuk sosialisasi, memberikan rekomendasi ke ketua satgas, melakukan pemantauan dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pencegahan perjudian daring.

Sedangkan Ketua Harian Penegakan Hukum memiliki tugas menentukan prioritas penegakan hukum perjudian daring, mengoordinasikan langkah penyelidikan dan penyidikan, memberikan usulan rekomendasi ke Ketua Satgas, melakukan pemantauan dan evaluasi, hingga melaporkan hasil pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Ketua Harian Pencegahan dan Ketua Harian Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugasnya dievaluasi oleh Menko Polhukam selaku Ketua Satgas. Paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Jokowi secara tegas telah menyuarakan larangan dan bahaya judi daring atau online. Dalam penegasannya, Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara offline maupun online.

"Jangan judi.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha," ujarnya dalam keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (12/06/2024).

Jokowi juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi. Mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan pemerintah terus secara serius melakukan upaya pemberantasan dan memerangi perjudian online. Menurut Jokowi, saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judif online yang telah ditutup oleh pemerintah, selain pembentukan satgas.

Menyadari bahwa judi online memiliki sifat transnasional dan melibatkan berbagai yurisdiksi, Jokowi menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membendung perjudian.

"Salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan dari masyarakat kita sendiri serta pertahanan pribadi," katanya.

Jokowi pun mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga negara untuk aktif mengingatkan, mengawasi, dan melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian. Keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat berperan kritikal dalam upaya membangun pertahanan nasional terhadap perjudian online.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hadi dan AHY Dilantik Jadi Menteri Besok? Jokowi: Ditunggu Saja Jam 10