
Dolar Perkasa di Level Rp 16.300, Kemenkeu Tegaskan Utang RI Aman!

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan posisi utang pemerintah masih terkelola dengan baik di tengah gejolak nilai tukar rupiah.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menuturkan pengelolaan utang tetap baik karena dalam portofolio utang pemerintah sebanyak 82% berdenominasi rupiah. Sementara itu, utang dalam valuta asing hanya sekitar 18%.
"Atas portofolio utang yang 18% valas itu, ketika kita bayar kewajiban utangnya kan tentu terpengaruh oleh kursnya sehingga tentu kami juga mengelola ini dengan baik. Tapi dengan porsi utang valas kita yang 18% itu, alhamdullilah cukup terkelola dengan baik," ungkapnya saat ditemui di DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Mengutip data rasio utang terhadap PDB Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dengan kondisi utang per 30 April 2024, rasionya terhadap PDB hanya sebesar 36,5%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan rasio utang pemerintah terhadap PDB masih sangat aman, sebab ketika melonjak saat masa Pandemi Covid-19 karena ekonomi terhenti dan kebutuhan belanja membengkak, mampu turun seiring pandemi yang juga berangsur berakhir.
"Kalau kita lihat dari sisi rasio utang Indonesia terhadap GDP rasio kita meski dalam situasi syok tahun 2020 yang defisitnya melonjak dari 6,1% tapi kita bisa konsolidasi fiskal dalam waktu yang sangat segera sehingga dari sisi rasio utang kita begitu naik kemudian turun," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR.
Sri Mulyani pun menegaskan, ukuran rasio utang terhadap PDB menjadi fokus yang terus pemerintah lihat setiap periodenya, sebab bagi pemerintah yang terpenting ialah menjaga batas rasio utang tetap di level aman sesuai ketentuan undang-undang.
"Ini sangat diperhatikan sekali dan dinotice sebagai suatu komitmen dari pengelolaan APBN yang baik," tegas Sri Mulyani.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Potret Sri Mulyani di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Jokowi