Bahlil Sebut Pemberian Tambang ke Ormas Keagamaan Perintah Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) jangan hanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan tambang besar.

Melainkan juga bisa diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan yang selama ini memberikan peran penting kepada pembangunan Indonesia.

"Presiden menyampaikan ini jangan hanya perusahaan gede atau oleh investor besar. Karena dalam perjalanan dinas Presiden menerima aspirasi tentang bagaimana Ormas Keagamaan diperankan bukan hanya objek, atas dasar aspirasi itu pemerintah carikan jalan sesuai dengan aturan," ungkap Bahlil dalam Konfrensi Pers, Jumat (7/6/2024).

Baca: Terkuak! Jatah Prioritas Tambang ke Ormas Cuma Berlaku 5 Tahun

Bahlil menekankan, bahwa pemberian Ormas Keagamaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Hal itu tertuang dalam Pasal 6 ayat 1. "Pemerintah berhak memberikan prioritas IUPK kepada Badan Usaha. Atas dasar itu PP 25/2024 kita lakikan perubahan. PP Ini akomodir pemberian IUP kepada Ormas yang punya Badan Usaha agar mereka punya hak," ungkap Bahlil.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dapat Jatah IUP Tambang dari Jokowi, Ini Daftar Ormas Keagamaan di RI