DPR Cecar Soal Heboh Tapera, Basuki Beri Jawaban Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menuai sorotan tajam di kalangan masyarakat belakangan ini, sejumlah Anggota Komisi V DPR RI mempertanyakan kejelasan dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI hari ini, Kamis (6/6/2024).

"Kami di Komisi V (DPR RI) paling banyak ditanya masyarakat dan wartawan. Jadi pak (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), mohon penjelasannya tentang Tapera. Apalagi Pak Menteri juga merupakan ketua komite Tapera," kata Anggota Komisi V DPR fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri.

Irine menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak pernah tegas dalam menjawab soal Tapera. Padahal, katanya, ada begitu banyak pertanyaan dari masyarakat yang kebingungan, dan menuntut kejelasan dari program Tapera.

"Ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera jawabannya tidak firm (tegas). Kalau pekerja swasta yang sudah mencicil KPR nya selama ini gimana? atau sudah punya warisan gimana pak? Kalau selama ini sudah punya rumah sehingga gak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan?" tanya Irine kepada Basuki.

Tak hanya itu, Irine pun melontarkan kritik pedas soal pemotongan gaji karyawan untuk iuran Tapera. Ia dengan tegas mengatakan, subsidi itu kewajiban negara, bukan kewajiban sesama warga negara.

"Kadangkala ada beberapa pemerintah yang mengatakan 'ya nanti kalau yang mampu itu buat yang nggak mampu'. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara ngasih subsidi. Kalau sesama warga negara, namanya gotong royong, dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat miliki," ucapnya.

Mulanya, Irine mempertanyakan ihwal data kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia, baik ASN maupun pekerja swasta. Pasalnya, kata dia, selama ini dia sama sekali belum pernah menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja.

"Pertanyaan saya yang juga ditanyakan masyarakat, hitungan gap yang bisa dipenuhi Tapera itu seperti apa? misal untuk ASN bagaimana? Pekerja swasta gimana?" tanyanya lagi.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR fraksi PKB Dedi Wahidi mengatakan, seharusnya program Tapera ini dibiarkan menjadi sukarela saja, bukan justru diwajibkan untuk seluruh pekerja di Indonesia. Ia mengkhawatirkan, program Tapera dapat mengganggu dan menjadi gejolak keresahan di kalangan masyarakat.

"Usul saya, sukarela saja Pak Menteri, jangan dipaksakan. Khawatir mengganggu, dan ini sudah kelihatan gejolak keresahan. Jadi lebih baik yang minat silahkan. Dianjurkan saja dulu, tidak diharuskan," ucap Dedi.

Merespons hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Tapera ini sebetulnya salah satu bidang inovasi pembiayaan tabungan perumahan rakyat. Ia pun memaparkan secara singkat data mengenai kepemilikan rumah para pekerja di Indonesia.

"Backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni ini 2,6 juta, sedangkan pertumbuhan rumah tangga baru 800 ribu per tahun. Sementara jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta dan yang belum memiliki rumah 1,8 juta," paparnya.

Namun di tengah Basuki menjelaskan terkait Tapera, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menginterupsi, dan meminta agar penjelasan detail terkait Tapera diagendakan dalam rapat khusus, di luar Raker hari ini.

"Saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai, persoalan Bapak tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus soal Tapera ini. Karena memang kita mendapatkan banyak pertanyaan. Maka bahasa saya di media, saya minta agar pemerintah tunda dulu, karena ada keberatan dan karyawan dan pengusaha. Titik temu ini yang harus dicarikan jalan keluarnya," kata Lasarus.