Siap-Siap, Sri Mulyani Bakal Rilis Pungutan Ekspor Tembaga

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam waktu dekat akan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pungutan ekspor tembaga.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, PMK tersebut kini sudah dalam tahap finalisasi, dan akan diumumkan segera ketentuan rincinya. "Itu kalau enggak salah lagi proses finalisasi untuk diundangkan, tadi saya sudah lihat," kata Febrio saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Febrio enggan mengungkapkan rincian besaran pungutannya. Ia hanya bisa memastikan bahwa ketentuan pungutan ekspor tembaga itu untuk mendukung kebijakan hilirisasi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Tok! Freeport-Amman Mineral Bisa Ekspor Konsentrat Sampai 31 Desember

"Itu kita mendukung Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Perdagangan yang sudah duluan keluar dan itu kelanjutan dari kebijakan yang kita dorong untuk hilirisasi," tegas Febrio.

Sebagai informasi, Pemerintah telah memberikan tambahan waktu ekspor konsentrat dan lumpur anoda kepada badan usaha yang telah memasuki tahap commissioning dalam pembangunan fasilitas pemurnian. Perpanjangan waktu ekspor konsentrat dan lumpur anoda ini diberikan hingga 31 Desember 2024.

Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2024 yang diundangkan pada 30 Mei 2024.

"Aturan ini memberikan kesempatan bagi badan usaha yang telah memasuki tahap commissioning pada pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter untuk mengekspor lumpur anoda dan konsentrat hasil pengolahan, hingga 31 Desember 2024 mendatang," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, di Jakarta, Jumat (31/5).

Perpanjangan waktu ekspor konsentrat tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, yang mempertimbangkan kelangsungan produksi dan pencapaian hilirisasi industri sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian.

"Pemberian perpanjangan ekspor konsentrat diperlukan untuk memastikan penyelesaian akhir dari pembangunan fasilitas pemurnian hingga berproduksi secara optimal. Dengan catatan, perpanjangan ekspor konsentrat kali ini disertai dengan pengenaan pungutan ekspor," tambahnya.

Adapun ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pemberian kesempatan penjualan ke luar negeri mineral logam hasil pengolahan, meliputi konsentrat tembaga, besi, timbal, dan seng, serta lumpur anoda. Perpanjangan ekspor ini juga sejalan dengan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri yang sedang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Paralel dengan penyelesaian Peraturan Menteri ini, juga didukung kebijakan terkait dengan tata niaga ekspor dan pengenaan bea keluar atas mineral logam hasil konsentrat yang akan dilakukan penjualan.

"Peraturan Menteri ESDM ini akan diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan mengatur tata niaga ekspor terkait, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menetapkan tarif Bea Keluar atas hasil penjualan konsentrat tersebut," ucap Agus.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Perketat Aturan Rekening Baru dan Transaksi Bank!