Menhub Curhat ke DPR Anggaran Perhubungan 2025 Dipangkas Rp 13,83 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkeluh kesah ke DPR soal anggaran kementeriannya yang dipotong Rp13,83 triliun pada 2025. Pagu indikatif Kemenhub 2025 ditetapkan sebesar Rp 24,76 triliun atau turun jauh sebesar Rp 13,83 triliun atau 35,85% dibanding pagu yang didapat di tahun anggaran 2024 sebesar Rp 38,60 triliun.

"Ada penurunan sebanyak dari Rp 38 triliun jadi Rp 24 triliun, sangat tinggi. Tentu ini mengganggu program-program yang sudah dicanangkan. Kita harapkan bantuan dari bapak ibu komisi V membantu dan kami siap memberikan data-data berkaitan dengan program apa saja yang sekiranya wajib untuk kita lakukan," ungkap Budi Karya di Gedung Komisi V DPR, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Padahal, pagu kebutuhan Kemenhub di tahun 2025 bahkan mencapai Rp 80,63 triliun. Rinciannya antara lain pagu kebutuhan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat mencapai Rp 18,14 triliun, namun dalam pagu indikatif 2025 hanya mendapat Rp 4,78 triliun.

Kemudian di Ditjen Perhubungan Laut pagu kebutuhannya mencapai Rp 19,60 triliun, hanya mendapat alokasi Rp 10,37 triliun, Ditjen Perhubungan Udara dari pagu kebutuhan Rp 18,21 triliun hanya dapat Rp 4,4 triliun, dan Ditjen Perkeretaapian dari kebutuhan Rp 14,2 triliun hanya dapat Rp 1,65 triliun.

Budi Karya khawatir penurunan anggaran ini berakibat pada kinerja Kementeriannya serta keberlangsungan program.

"Kerangka pembangunan transportasi 2025-2029 fokus pada tiga aspek, tetap pada infrastruktur dasar, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan infrastruktur perkotaan serta mendukung pengembangan SDM dan berkaitan dengan daerah tertinggal," ucapnya.

Sementara itu, sepanjang 5 bulan awal 2024 yakni 1 Januari hingga 31 Mei 2024, Kemenhub merealisasikan Rp 13,7 triliun dari alokasi Rp 42,59 triliun di tahun anggaran 2024. Padahal target awal hanya terealisasi Rp 12,03 triliun.

Anggaran Kemenhub terdiri dari pagu awal Rp 38,6 triliun serta tambahan anggaran Rp 3,98 triliun, dan kemudian terkena automatic adjustment Rp 1,93 triliun. Sehingga pagu efektif Kemenhub tahun ini senilai Rp 40,71 triliun.

"Realisasi daripada 31 Mei 2024 sebanyak 32% atau Rp 13,7 triliun. Hal ini 32,23% dari rencana yang kita rencanakan," sebutnya.

Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai Rp 2,21 triliun dari pagu Rp 4,13 triliun, belanja barang Rp 4,92 triliun dari pagu Rp 18,97 triliun, dan belanja modal Rp 6,6 triliun dari pagu Rp 19,5 triliun.

Sedangkan sumber dananya didapat dari rupiah murni sebesar Rp 8,12 triliun dari sumber dana Rp 23,3 triliun (35%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 668 miliar dari sumber dana Rp 4,2 triliun.

"Kita harap PNBP naik tapi persentase PNBP itu merupakan sumber dana yang sangat efektif yang bisa kita lakukan," ujar Budi Karya.