KPK Beri Masukan ke ESDM Gegara Banyak Kasus Korupsi Pertambangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memperbaiki proses perizinan dan tata kelola komoditas mineral dan batu bara secara digital. Hal tersebut menyusul munculnya beberapa kasus korupsi di sektor pertambangan mineral yang menyeret beberapa pejabat Kementerian ESDM belakangan ini.

Baca: KPK Sita Mobil Milik Anak SYL, Indira Chunda

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk melakukan sistem digitalisasi setiap komoditas tambang. Dengan begitu, dapat meminimalkan praktik-praktik korupsi yang terjadi di sektor strategis tersebut.

"Sejauh ini yang batu bara sudah Juni ini (Simbara), lantas yang nikel mungkin Agustus, habis itu timah. Kita cuma beda urutan aja, harusnya tadi batu bara, nikel, timah, ternyata keduluan timah meledak. Jadi kita jalanin aja. Sistem digital satu-satunya andalan kita," kata Pahala saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Sebelumnya, Kementerian ESDM bekerja sama dengan World Bank pada Extractives Global Programmatic Support (EGPS) meluncurkan Portal Data Industri Ekstraktif. Melalui portal tersebut, semua pihak dapat mengakses data terkait sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan peluncuran Portal Data Industri Ekstraktif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia.

"Jadi kalau Simbara kan khusus Minerba. Kalau ini untuk keperluan publik supaya ada asas keterbukaan semua akan melihat," kata Dadan di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Menurut dia, portal data ini ditujukan supaya masyarakat luas dapat melihat bahwa industri ekstraktif selain memberikan manfaat yang cukup besar, di sisi lain juga mempunyai komitmen terhadap aspek lingkungan dan pemerataan daerah.

Dadan berharap Portal Data Industri Ekstraktif ini berisi data dan informasi strategis migas dan minerba dari sisi hulu. Mulai dari regulasi, perizinan, eksplorasi, produksi, penjualan, penerimaan negara, hingga data dana bagi hasil ke daerah yang dapat menjadi referensi penyusunan sebuah kebijakan.

"Kita sih prinsipnya ingin menyampaikan data data yang terkait supaya bisa diterima oleh publik apapun datanya mulai dari produksi mulai dari pendapatan mulai pemanfaatan. Mungkin nanti kita juga akan masuk ke aspek aspek yang terkait dengan sosial," ujarnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Ledakan Smelter Nikel di Morowali, Ada Pelanggaran SOP?