Dapat Izin Tambang Seumur Cadangan, Segini Isi Perut Tambang Freeport

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal mendapat perpanjangan operasi tambang sampai cadangan habis.

Kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berdasarkan peraturan anyar ini, di antara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 195A dan Pasal 195B yang mengatur mengenai IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

Di dalam Pasal 195B ayat 1 disebutkan bahwa IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk dari Kontrak Karya (KK) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit:

a. Memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian terintegrasi dalam negeri.

b. Memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian.

c. Sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh peserta Indonesia.

d. Telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.

e. Mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

f. Memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian, yang telah disetujui oleh Menteri.

Lalu, pada ayat 2 dan 3 Pasal 195B tersebut berbunyi:

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.

Lantas, seberapa besar sebetulnya cadangan yang masih tersimpan di tambang PTFI yang berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, tersebut?

Chairman of The Board & CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson sempat membeberkan, tambang PTFI yang berada di Tembagapura, Papua masih menyimpan banyak cadangan mineral. Bahkan, mineral tersebut masih bisa diolah atau diproses lebih dari tahun 2041.

"Kami percaya sumber daya yang ada (di Tembagapura) bisa melebihi 2041. Kami pun harus mengidentifikasi sumber daya tersebut lewat eksplorasi dan analisis. Kami pun tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah sehingga kami bisa mengambil kesempatan tersebut untuk stakeholders dalam proyek jangka panjang ini," tutur Adkerson dalam orasi ilmiah di Universitas Hasanuddin, Makassar beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, tambang milik PTFI yang berlokasi di Tembagapura masih belum sepenuhnya dilakukan eksplorasi. PTFI mencatat cadangan yang ada saat ini bisa ditambang hingga 2052.

Setidaknya, masih terdapat sumber daya potensial yang tersimpan sebanyak 3 miliar ton untuk dikembangkan. Berkat cadangan tersebut, potensi pendapatan bagi pemerintah bisa mencapai US$ 80 miliar hingga 2041.

PTFI pun sudah berencana menambah investasi hingga 2041. Investasi yang digelontorkan sebesar US$ 18,6 miliar, termasuk pembangunan smelter kedua di Gresik, Jawa Timur.

"Dalam 20 tahun ke depan kita berencana menggelontorkan hampir US$ 20 miliar, yang mana US$ 3 miliar untuk pembangunan smelter di Gresik," ungkap Adkerson.

Bahkan, jumlah cadangan tersebut masih berpotensi meningkat lagi bila Freeport kembali melanjutkan aktivitas eksplorasi setelah adanya kepastian perpanjangan IUPK setelah 2041.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas sempat menyebut, dengan cadangan yang sudah ada saat ini, sudah cukup bagi perusahaan untuk bisa berproduksi sampai 2041. Adapun umur cadangan yang ada saat ini menurutnya cukup hingga 2050.

Bila tidak ada kepastian perpanjangan, atau bila kepastian perpanjangannya baru diberikan pada 2039 atau dua tahun sebelum IUPK berakhir, maka dikhawatirkan akan ada kekosongan aktivitas pertambangan setelah 2041.

"Kita perlu 15 tahun kira-kira untuk membangun tambang supaya tidak terjadi kekosongan produksi pada tahun 2041. Kalau baru tahun 2039 diperpanjang, ya kita nanti nambangnya 2055," ucapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir turut mendukung rencana penambahan porsi saham di Freeport Indonesia. Ia bilang, penambahan saham perlu dilakukan karena bisa berdampak positif bagi negara.

"Nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong," kata Erick di kantornya, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Menurutnya, penambahan saham di PTFI, maka ini bisa berdampak pada peningkatan pendapatan negara, baik dari sisi pajak maupun pembagian dividen. "Kalau nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen," ungkapnya

Erick menyebut, rencana penambahan saham Indonesia di PTFI merupakan salah satu dari tiga permintaan pemerintah kepada Freeport. Selain penambahan porsi saham, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat Direksi Freeport yang berasal dari Putra Daerah Papua.

"Sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur. Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari Putra Daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi," jelasnya.

Permintaan terakhir, lanjut Erick, terkait komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, bisa segera terwujud. Bahkan, tak hanya di Gresik, Erick pun meminta agar ada tambahan pembangunan smelter di Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

"Kita mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," pungkasnya.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo mengungkapkan, pihaknya harus siap bila diberi penugasan oleh pemerintah untuk 'mencaplok' saham Freeport lebih banyak.

"MIND ID selaku BUMN harus selalu siap bila diberi penugasan oleh pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di MIND ID," jelas Dilo kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).