Kinerja Sektor Properti RI Tahun Lalu Loyo, 2024 Bisa Ngegas?

Jakarta, CNBC Indonesia - Properti menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari situasi ekonomi politik di Indonesia, termasuk di momentum pemilu awal tahun ini. CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan properti bisa cepat bangkit dengan syarat komoditinya juga tumbuh.

"Salah satu lagi skenario properti akan naik atau nggak itu masalah komoditi. Kalau komoditi itu naik, ini kan ada perang, geopolitik segala macam itu kan pengaruhnya ke komoditas, kalau harga komoditas naik, ekspor pengusaha kita naik, kalau pengusaha kita banyak uang ujung-ujungnya beli properti," kata Ali dam konferensi pers GPA The People's Choice 2024, Rabu (24/5/2024).

Dengan syarat tersebut, sektor properti bisa tumbuh dan lebih baik dari tahun lalu. Apalagi ditambah situasi ekonomi politik di dalam negeri juga tengah stabil.

"Kita lihat, skenarionya tadi, kalau misalnya komoditasnya tumbuh, kemungkinan awal 2025 akan naik. Tapi kalau nggak, ini memang akan naik, tapi tidak terlalu signifikan. Persentasenya kalau dari kita 2023 itu 5-7%. Harusnya 2024 tidak lebih jelek dari 2023, mungkin 5% ke atas," sebut Ali.

Mengenai perlambatan pertumbuhan di tahun 2023 lalu tidak bisa dipungkiri akibat sejumlah faktor.

Foto: Muhammad Luthfi Rahman Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

"Kita lihat sebetulnya dari semester 1 2023 itu sebetulnya properti sedang bertumbuh gitu ya, tapi memang awal tahun 2024 sempat melambat, itu alamiah lah ya, kita masuk di bulan puasa atau Ramadan, kemudian pemilu, kita memang perkirakan semester II ya dengan setelah pelantikan, kepastiannya ada, kementeriannya digodok, sudah ada kepastian, itu harusnya properti akan naik," ujar Ali.

Dari sisi broker, Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Lukas Bong menilai pemerintah bisa menggenjot sektor properti dengan adanya Kementerian baru yakni Perumahan Rakyat.

"Memang kita lihat ya rezim sebelumnya kelemahannya itu ya mengenai PUPR ya, harusnya PU terpisah, PR terpisah ya, kita lihat stagnannya properti di tanah air itu pengaruh dari sana juga, kita tahu menteri PUPR condong mungkin kita lihat kerjanya 70-80% ngurusin PU, karena itu kita lihat lebih populis lah kegiatan tersebut," kata Lukas.

"Dengan adanya susunan kabinet baru mendatang harapan kita memang PR dan PU harus dipisah, supaya apa? Kalau kita lihat negara-negara tetangga mereka punya PR sendiri atau menteri perumahaan rakyat sendiri. Jadi properti bisa berkembang, ada menteri khusus bisa mikirin untuk kebutuhan rumah untuk rakyat, jadi kita menyambut positif untuk itu," lanjutnya.