Gaji Dipotong Rp125 Ribu untuk Tapera, Hidup Buruh Makin Sengsara

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh akhirnya merespons dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Adanya aturan ini bikin buruh makin sengsara.

Dalam aturan tersebut, persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Pada Ayat 2 Pasal 15 nya mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3.

Baca: Dompet Makin Kempes! Gaji Karyawan Habis Buat 5 Potongan Ini

"Upah murah sekarang mulai berlaku, ditambah lagi penderitaan dengan kenaikan harga pangan, ditambah lagi dengan banyak sekali PHK massal dan peruusahaan tutup. Nah sesuatu yang sangat menjengkelkan dan bikin kesal emosi kita pemerintah mengeluarkan aturan yang bikin gaduh dan bikin tambah sengsara buruh," ungkap Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat kepada CNBC Indonesia, Selasa (28/5/2024).

Mirah menegaskan buruh menolak aturan ini. Dia juga bilang burub tidak dilibatkan dalam lahirnya PP Nomor 21 Tahun 2024.

"Sudah berat gajinya dipotong sekarang tabungan buruh sudah gak ada, kami kecewa dan menolak ini. PP ini tidak pernah ada keterlibatan secara komunikasi dengan pekerja buruh," imbuhnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno mengatakan pihaknya tidak pernah diajak dialog oleh pemerintah untuk membahas aturan ini.

Foto: BP Tapera Salurkan Pembiayaan KPR Ke 11 Ribu ASN. (CNBC Indonesia/Syahrizal Sidik) BP Tapera Salurkan Pembiayaan KPR Ke 11 Ribu ASN. (CNBC Indonesia/Syahrizal Sidik)

"Bahwa kami unsur serikat buruh yang mewakili buruh tidak pernah diajak dialog/diskusi untuk membahas PP 21 tersebut, sehingga sangat jelas pemerintah memutuskan aturan tersebut secara sepihak. Prinsip hak berdemokrasi dan musyawarah justru tidak dilakukan," sebutnya.

Dia pun mengaku berat saat tahu besaran potongan untuk Tapera cukup besar. Gaji buruh lanjutnya sudah habis dipotong untuk program pemerintah lainnya mulai dari BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai gambaran, untuk gaji buruh DKI Jakarta rerata Rp 5 juta per bulan, buruh harus mengeluarkan Rp 125 ribu atau 2,5% untuk iuran Tapera. Gaji buruh juga habis dipotong untuk iuran program pemerintah lainnya.

"Potongan BPJS Kesehatan 1%, Jaminan Hari Tua (JHT) 2%, Jaminan Pensiun 1%, PPH 21 (take home pay) 5% dari PTKP, potongan koperasi, dan lain-lain, ditambah Tapera 2,5% dari buruh. Sehingga Jika upah buruh Rp 2 juta sampai dengan Rp 5 juta per bulan maka potongan upah buruh bisa mencapai Rp 250 ribu sampai Rp 400 ribu an per bulan," tuturnya.

Baca: Jokowi Mau Potong Gaji Karyawan Buat Tapera, Bos Pengusaha Bilang Gini

Sunarno menyatakan bahwa Potongan Tapera jelas membebani buruh, mengingat dengan adanya potongan upah tersebut lantas buruh tidak langsung mendapatkan rumah dalam waktu cepat. Pemerintah seharusnya fokus untuk pengadaan rumah bagi buruh dari anggaran negara bukan malah memotong gaji buruh yang kecil tersebut sebagai modal investasi atau bahkan dengan mengotak-atik Dana BPJS untuk modal investasi ekonomi makro yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

"Kami mencurigai pemotongan gaji untuk Tapera tersebut hanyalah modus politik untuk kepentingan modal politik dan kekuasaan rezim oligarki," tutupnya.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gaji Karyawan Dipotong 3% Tiap Bulan Buat Tapera, Ini Kata Jokowi