Gonjang-ganjing Sekutu Rusia, Demo Besar-besaran-Ratusan Ditangkap

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi di Armenia memanas. Ini disebabkan unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan di negara sekutu pertahanan Rusia dalam aliansi CSTO itu.

Pada Senin (27/5/2024), ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh Armenia. Mereka menuntut Perdana Menteri (PM) Nikol Pashinyan mengundurkan diri karena telah memberikan konsesi teritorial di wilayah Nagorno-Karabakh kepada musuh bebuyutannya, Azerbaijan.

Dalam aksi tersebut, Kepolisian Armenia telah menahan ratusan pengunjuk rasa. Mereka dianggap tidak mengindahkan peringatan yang diberikan aparat berwenang.

"Sebanyak 273 warga ditahan karena tidak mematuhi tuntutan polisi," ujar Kepolisian Armenia kepada AFP.

Pekan lalu, Yerevan mengembalikan kendali atas empat desa perbatasan yang direbut beberapa dekade lalu ke Azerbaijan. Ini disebut sebagai langkah normalisasi hubungan dengan Baku, yang selama ini memanas lantaran konflik Nagorno-Karabakh.

Penduduk Armenia yang tinggal di sekitar empat desa itu mengatakan tindakan tersebut memisahkan mereka dari wilayah lain di negara itu. Pasalnya, mereka harus melalui wilayah Azerbaijan untuk mencapai daerah Armenia lainnya.

Salah satu yang memprotes keras tindakan ini adalah uskup agung karismatik Bagrat Galstanyan. Galstanyan berasal dari wilayah Tavush, tempat empat desa yang diserahkan kepada Azerbaijan berada.

Galstanyan kemudian mempelopori aksi protes pada hari Minggu dalam upaya melancarkan proses pemakzulan terhadap Pashinyan. Ia menyebut aksi protes ini sebagai kampanye pembangkangan nasional.

Tak hanya itu, ia mengatakan akan meninggalkan jabatannya sebagai uskup untuk mencalonkan diri sebagai PM. Namun berdasarkan hukum Armenia, ia tidak memenuhi syarat untuk memegang jabatan tersebut karena ia memiliki kewarganegaraan ganda yakni Armenia dan Kanada.

Sementara itu, meski kalah dari Azerbaijan pada perang 2020 lalu, cengkeraman kekuasaan Pashinyan tetap kuat. Koalisi pemerintahannya memegang mayoritas di parlemen, dan partai-partai oposisi sebagian besar tidak populer di masyarakat.

Maka itu, aksi pemakzulan memerlukan dukungan setidaknya satu anggota parlemen independen atau dari partai yang berkuasa untuk meluncurkan proses pemakzulan. Hal ini juga memerlukan suara menggulingkan dari setidaknya 18 anggota parlemen dari partai Pashinyan sendiri.