BBM Subsidi Bakal Berkurang 17,8 Juta KL di 2025, Pertamina Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding PT Pertamina (Persero) buka suara perihal target pemerintah untuk mengurangi volume konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti pada jenis Pertalite (RON 90) dan Solar Subsidi hingga 17,8 juta Kilo Liter (KL).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengklaim, bahwa untuk isu tersebut, pihaknya belum ada diskusi perihal penetapan pengurangan kuota BBM bersubsidi tahun 2025 mendatang.

Adapun, dia juga mengatakan rencana pengurangan volume konsumsi BBM bersubsidi hingga saat ini masih dikaji lebih lanjut. "Enggak, belum pernah ada diskusi dan juga penetapan terkait itu masih dalam kajian," jelas Riva saat ditemui pada pemeriksaan Menteri Perdagangan di SPBE wilayah Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).

Menurut Riva, rencana pengurangan volume konsumsi BBM bersubsidi tersebut merupakan target pemerintah yang mana Pertamina sendiri hanya akan menjalankan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. "Dan Pertamina tidak di dalam posisi untuk menyampaikan itu karena kami menerima penugasan," ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan adanya penurunan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi sebesar 17,8 juta kilo liter (kl) pada 2025 mendatang.

Rencana itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.

Target pengurangan konsumsi BBM Solar dan Pertalite tersebut ditujukan dalam rangka transformasi subsidi dan kompensasi energi agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, anggaran yang optimal, dan kelestarian lingkungan.

"Dalam jangka pendek, kebijakan transformasi yang dapat diterapkan: (3) Pengendalian subsidi dan kompensasi atas Solar dan Pertalite yang berkeadilan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen," bunyi dokumen tersebut, dikutip Senin (27/5/2024).

Dokumen tersebut menyebut, saat ini Solar dan Pertalite dijual di bawa harga keekonomiannya, sehingga memunculkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN.

"Volume konsumsi Solar dan Pertalite terus meningkat, demikian juga beban subsidi dan kompensasinya dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya. Di sisi lain, polusi udara yang bersumber dari gas buang kendaraan menduduki posisi teratas sekitar 32-57%" bunyi dokumen tersebut.

"Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengendalikan konsumsi BBM. Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun."

"Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun."

Namun, pemerintah menegaskan, transformasi subsidi dan kompensasi energi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, serta momentum yang tepat.

"Tujuan utama dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin dan rentan," bunyi dokumen tersebut.

Perlu diketahui, kuota penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) pada 2024 ini ditetapkan sebesar 31,7 juta kilo liter (kl). Sementara kuota Solar subsidi ditetapkan 17,8 juta kl.