Tiba-Tiba Anak Buah Tito Karnavian Beri Peringatan Keras ke Bulog

Jakarta, CNBC Indonesia - Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen Pol Tomsi Tohir meminta Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Kementerian BUMN segera melakukan rapat koordinasi bersama. Untuk menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan oleh Bulog, sehingga bisa diatasi sesegera mungkin. 

Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, ditayangkan akun Youtube Kemendagri, Senin (27/5/2024). Tomsi mempertanyakan pengaturan dan perencanaan pengadaan juga penyaluran beras oleh Bulog. Yang kemudian berdampak pada lonjakan harga beras di dalam negeri. 

"Yang kami soroti adalah masalah timing, waktu. Contoh, pada saat kemarin El Nino, sudah dikeluarkan warningnya di akhir 2022, BMKG. Atau di awal 2023, bahwa di tahun 2023 ini akan terjadi kekeringan, El Nino, ekstrem, berarti berdampak. Artinya produksi berkurang banyak. Konsumsi tetap, kita harus makan sehari 3 kali, tapi produksi berkurang banyak," kata Tomsi.

"Ini bicara timing, masalah waktu. Tapi teman-teman dari Bulog impornya datangnya terlambat. Mungkin ibu berkata kesulitan cari beras di luar negeri, iya. Karena apa? Karena mencarinya saat El Nino semua negara mempertahankan pangannya dan hanya melepas sedikit saja. Karena mereka mengalami juga kekeringan," tukas dia. 

Seandainya, imbuh dia, Bulog memasukkan beras impor ke dalam negeri sebelum terjadi kekeringan, maka pada saat terjadi kekeringan harga beras di dalam negeri tidak akan melonjak tajam.

"Ini masalah waktu, yang perlu direncanakan sebaik-baiknya dalam waktu satu tahun, begitu juga tahun ini," cetusnya.

"Kalau tahun 2023 itu benar data panennya 31 juta ton, maka kita nggak akan seperti kemarin itu. Jadi berkaitan data juga, berkaitan timing juga," ujar Tomsi.

Tak hanya itu.

Tomsi juga menyoroti penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal itu berkaitan dengan data yang dipaparkan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Sonya Mamoriska. Dalam rapat itu, Sonya mengungkapkan, per 26 Mei 2024, Bulog telah menyalurkan 718.979 ton atau sekitar 59,91% dari target penugasan SPHP tahun 2024. Padahal, ujarnya, masih ada tersisa 7 bulan di tahun 2024. 

"Penyaluran bantuan sosial oke flat, tapi stabilisasi itu tidak bisa flat, ada waktu-waktunya, bu. Pada saat panen kita mengurangi penjualan (penyaluran SPHP) itu, saat harga naik lebih banyak. Ini menyangkut perencanaan juga. Di slide ini, di bulan Mei, berarti masih sisa 7 bulan, sudah melepas 59,91%. Nah, tolong beri gambaran berkaitan timing yang tepat," kata Tomsi.

Pembelaan Bulog

Merespons pernyataan Kemendagri tersebut, Sonya pun menyinggung tantangan yang dihadapi Bulog dalam menjalankan penugasan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), termasuk cadangan beras pemerintah (CBP). 

"Peran Bulog adalah sebagai operator, regulatornya Bapanas. Bulog bisa menjalankan penugasan ketika sudah ada surat dari Bapanas. Surat ini harus melewati rapat terbatas (ratas) pelaksanaan impor, harus lewat rekomendasi Kementan baru nanti ada izin dari Kemendag. Jadi, harus melewati beberapa proses, nggak serta merta kami melaksanakan penugasan tanpa ada surat menyurat yang melibat kementerian terkait," kata Sonya.

"Secara korporasi, kami memang mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan selama ini. Karena itu, kami mengajukan agar ada revisi Perpres No 125 (Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Agar kami bisa melakukan perencanaan jangka panjang, minimal bagi perusahaan itu 5 tahun," tambahnya.

Dengan merevisi Perpres No 125/2022, jelas Sonya, Bulog bisa melakukan perencanaan jangka panjang berdasarkan analisis prediksi, sehingga bisa membuat estimasi kapan harus impor dan berapa potensi pengadaan dari dalam negeri. 

"Dengan begitu, izin impor bisa terbit di awal tahun, sehingga kami bisa melakukan manuver. Kalau kami diberikan izin impor 2 juta ton, kami juga nggak akan langsung melakukannya sekaligus, tetap harus melihat kondisi," kata Sonya.

Mendengar hal itu, Tomsi kemudian memerintahkan Bulog segera melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan Bapanas agar bisa mencapai titik terang atas kendala tersebut.

"Dan ibu juga tadi menyinggung soal kapasitas gudang dan permasalahan di gudang. Saya harapkan bisa dihitung betul dengan kondisi kita. Agar sesegera mungkin ada solusinya," tegas Tomsi.