Pemprov Siapkan Aturan, Lulusan SD-SMA Diminta Stop Datang ke Jakarta

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Provinsi Jakarta akan menambah persyaratan bagi masyarakat Indonesia yang ingin pindah ke kota yang tak lagi menjadi ibu kota ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, ini karena Jakarta sudah terlalu padat, terutama untuk masyarakat lulusan SD-SMP-SMA.

"Tapi ini masih kita kaji nanti, kita mau sedang membuat naskah akademik tentang proses persyaratan tambahan datang ke Jakarta," kata Budi dalam acara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2024 di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Pilihan Redaksi Pantas Gen Z Nganggur & Tak Kuliah: UKT Mahal! Gimana Nih Pak Jokowi? Izin Tambang Freeport Sampai 2061 Bakal Mulus, Aturan Difinalisasi! Demo Besar-besaran Tesla Gagal, Elon Musk Menang Demi Swasembada, Saatnya RI Keluar dari Rezim Beras Murah? Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus, Iuran Peserta Jadi Tunggal

Budi mengatakan hal ini karena profil pendatang yang masuk ke Jakarta selama empat tahun terakhir ialah masyarakat berpendidikan SMA atau SLTA sederajat ke bawah.

Ia mengatakan, jumlahnya mencapai 80% dari total pendatang yang tiap tahun masuk ke Jakarta. Selain itu, 40% ialah pendatang berpenghasilan rendah, dan mayoritas wanita yang 70% nya berusia subur.

"Sudah cukup lah mereka yang SD-SMP-SMA jangan ke ibu kota karena kita kita sudah terlalu banyak pekerja informal, sudah stop lah," tegas Budi.

Menurut Budi, dengan banyaknya pendatang yang masuk kategori tidak memiliki keterampilan tinggi itu, memberikan dampak buruk terhadap Jakarta.

Mulai dari menambah permasalahan sosial ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran akibat pendatang, kenaikan jumlah kampung kumuh, penyakit rentan bertambah, biaya operasional penanganan kesehatan meningkat, hingga peningkatan kebutuhan anggaran bantuan sosial atau bansos.

"Maka, Jakarta kan sudah tidak jadi ibu kota, ya ke IKN, jangan ke Jakarta lagi aja, kalau mau sana kita sudah terlalu penuh terlalu padat, maka kita mau ada persyaratan tambahan kalau enggak bangkrut itu Jakarta," tutur Budi.

Budi mengatakan, karena profil pendatang itu, Jakarta saat ini menanggung beban anggaran tinggi untuk bansos dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

Totalnya mencapai 20% dari APBD Jakarta. Dengan demikian anggaran pembangunan pun menurutnya semakin terkikis porsinya karena belanja pegawai juga sudah sekitar 25%-30% dari APBD.

(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jurus Pemprov DKI Jakarta Tekan Kemiskinan & Stunting