Demi Swasembada, Saatnya RI Keluar dari Rezim Beras Murah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Target RI mencapai swasembada beras hingga saat ini masih dalam wacana. Tahun ini saja, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 3,6 juta ton beras hingga akhir tahun.

Impor itu dibutuhkan untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP). Yang kemudian disalurkan lewat berbagai program penyaluran. Ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga bantuan beras 10 kg kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

Di sisi lain, harga beras di dalam negeri terus merangkak naik. Kenaikan harga beras terus berlanjut sejak Agustus 2022 lalu. Saat ini, harga beras medium sudah di atas Rp13.000 per kg, melandai setelah sempat tembus Rp14.000 per kg. Sementara harga beras premium di atas Rp15.000 per kg, setelah sempat melambung ke atas Rp16.000 per kg.

Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran, mengacu Panel Harga Badan Pangan nasional.  Harga beras dalam kurun waktu setahun terakhir juga berulang kali dilaporkan berperan dalam memicu inflasi di dalam negeri. 

Lalu apakah RI bakal bisa mencapai swasembada beras?

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, untuk mencapai swasembada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memenuhi kebutuhan di sisi hulu. Dengan begitu, akan nyaman dan menghasilkan produksi yang memenuhi kebutuhan di hilir.

"Apakah petani bahagia? Karena, prinsip kami, kalau ingin mencapai swasembada pangan, maka kata murah itu nggak ada. Kata yang ada adalah wajar. Kalau kita ingin menjadi negara mandiri swasembada, maka nyamankan dulu di hulunya. Kalau teman di hulu nggak nyaman, bagaimana di hilir," ujar Ketut dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

"Oleh karena itu salah satu kebijakannnya adalah mewajarkan harga. Sehingga dari Rp5.000, HPP (harga pembelian pemerintah)-nya mungkin Rp6.000. itu pun belum maksimal," tambahnya. 

Harga Wajar

Pemerintah sendiri saat ini memang sedang berencana merevisi Peraturan Badan Pangan Nasional No 6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Kemarin, Senin (22/4/2024), pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun telah menggelar rapat perdana membahas harga gabah di tingkat petani.

Seperti diketahui, dalam aturan yang diterbitkan 30 Maret 2023 itu, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg. Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg. Sementara HPP untuk beras ditetapkan Rp9.950 per kg di gudang Bulog.

HPP ini digunakan Perum Bulog dalam melakukan penyerapan produksi di dalam negeri. Dan biasanya berpengaruh dan menjadi acuan bagi pasar.

"Ada kecenderungan harga GKP menurun, kini rata-rata sudah Rp5.848 per kg. Ini harus didiskusikan kembali. Dan siang hari ini juga, kami akan review kembali harga GKP ini, dan beras juga agar terjaga dengan baik di tingkat produsen. Kita harapkan dapat dikendalikan dengan baik, sehingga inflasi bisa terjaga, sekaligus kewajaran harga di produsen dan konsumen terjaga," kata Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, ditayangkan akun Youtube Kemendagri, Senin (22/4/2024).

Ketua Umum Asosiasi Benih & Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, harga gabah di tingkat petani seharusnya dibanderol Rp6.900 per kg.

Sebab, jelasnya, berdasarkan perhitungan AB2TI, biaya produksi gabah per April 2024 sudah naik jadi Rp5.966 per kg. Naik dibandingkan hasil survei bulan September 2022 yang sebesar Rp5.667 per kg.

"Kenaikannya sekitar 5,3%. Sama lah dengan kenaikan inflasi. Kalau sekarang ada fleksibilitas HPP, ya petani nggak rugi nggak untung. Tapi, fleksibilitas HPP itu cukup untuk sementara menahan agar harga gabah nggak anjlok dalam karena sudah musim panen," katanya.

"HPP lama pasti akan direvisi. Memang belum ada rapat tapi usulan-usulan sudah masuk. Mungkin dalam 1-2 minggu ke pasti akan ditetapkan HPP baru," ujarnya.