Sri Mulyani Pede RI Jadi Negara Maju, Asalkan...

M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
Rabu, 15/05/2024 17:35 WIB
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/3/2022). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia tengah berinvestasi pada 3 sektor yang amat penting. Dia mengatakan 3 sektor ini yang akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia hingga bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada 2045.

"Indonesia menargetkan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 dan untuk bisa mencapai itu kami berinvestasi pada 3 area yang amat penting," kata Sri Mulyani dalam paparannya di acara Fitch on Indonesia, di Jakarta, Rabu, (15/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan sektor pertama itu adalah sumber daya manusia. Dia mengatakan investasi pada sektor ini dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu meningkatkan mutu pendidikan, memastikan layanan kesehatan dan menguatkan jaring pengaman sosial.


"Kami akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terutama memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk pasar tenaga kerja di masa depan," kata dia.

"Kami juga harus mendesain ulang dan meningkatkan jaring pengaman sosial, kami harus terus berbenah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan," kata dia melanjutkan.

Sri Mulyani melanjutkan investasi kedua dilakukan terhadap infrastruktur. Dia mengatakan pemerintah Presiden Jokowi sudah sangat banyak menggunakan anggaran untuk berinvestasi pada infrastruktur fisik di seluruh pulau di Indonesia.

"Kami berinvestasi pada infrastruktur dalam jumlah cukup besar," kata dia.

Namun, Sri Mulyani menilai pembangunan infrastruktur fisik ini tidaklah cukup. Dia mengatakan pemerintah juga berencana melakukan investasi pada infrastruktur digital. "Inilah bidang-bidang yang masih perlu kami investasikan," katanya.

Terakhir, Sri Mulyani mengatakan investasi ketiga diarahkan kepada reformasi kelembagaan. Dia mengatakan investasi ini dilakukan dengan memperbaiki birokrasi, penegakan hukum dan menciptakan kepastian hukum di Indonesia.

"Dalam sistem demokrasi, terdapat tantangan untuk menggabungkan aspirasi dari masyarakat sekaligus efektivitas pemerintahan, saya kira tantangan ini dihadapi oleh banyak negara," katanya.


(rsa/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Video: AMRO Ungkap Risiko Pembengkakan Rasio Utang RI Terhadap PDB