Ekonomi RI Tumbuh 5,11% di Kuartal I, Pengusaha: Belum Maksimal

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2024 sebesar 5,11% year on year (yoy) ternyata belum maksimal. Mesin pertumbuhan ekonomi diyakini masih bisa menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, mengatakan pertumbuhan 5,11% belum maksimal karena pada rentang masa ini, terjadi fluktuasi inflasi yang memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

"Tercatat inflasi kuartal pertama 2024 menyentuh angka 3%. Lebih tinggi daripada inflasi agregat 2023 yang hanya mencapai angka 2,61%. Kalau tren inflasi tidak turun, maka daya beli akan terus mengalami tekanan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung tidak sustain," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024).

Selanjutnya, dia menilai dibutuhkan insentif moneter, insentif fiskal, maupun regulasi yang pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan. Dalam konteks moneter, tingkat suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 6,25% cenderung tidak ideal dan memerlukan penyesuaian.

"Tingkat suku bunga tinggi akan mengurangi likuiditas di sistem perekonomian dan juga mendorong cost push inflation," tegas Ajib.

Dari sisi fiskal, menurutnya, pemerintah hanya mempunyai ruang yang sangat terbatas pada tahun 2024 ini untuk bisa menopang daya beli masyarakat. Terlebih lagi, jika hanya misalnya mengandalkan pola konvensional dengan metode bansos.

Dengan asumsi makro nilai tukar rupiah Rp 15.000 terhadap dolar AS dan juga harga minyak US$ 82 per barel, struktur keuangan negara sudah defisit lebih dari Rp 500 triliun atau setara 2,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bahkan isu kenaikan tarif PPN awal tahun 2025 (menjadi 12%), juga memberikan tekanan terhadap dunia usaha dan memberikan dampak psikologis naiknya harga barang," ujarnya.

Sedangkan sisi regulasi, harus lebih banyak insentif terhadap industri padat karya. Karena, secara alamiah, investasi yang terus mengalir cenderung investasi padat modal. Sehingga pencapaian investasi yang selalu over target sejak tahun 2019, tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja. Dari target penyerapan 3 juta tenaga kerja, pada tahun 2023 hanya mampu menyerap 1,8 juta.

Selain faktor moneter, fiskal dan regulasi, pemerintah juga harus melakukan program prioritas hilirisasi yang melibatkan lebih banyak stakeholder dan pelaku ekonomi nasional.

"Program hilirisasi ini akan memberikan daya ungkit ekonomi lebih maksimal ketika pemerintah fokus dengan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Program hilirisasi yang menjadi bagian komitmen presiden Jokowi sebagai bagian transformasi ekonomi, harus lebih dikembangkan di era pemerintahan selanjutnya," paparnya.

Dia meyakini jika pemerintah fokus dengan 4 (empat) hal tersebut, maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 akan terus tereskalasi dan sampai akhir tahun. Bahkan, Ajib yakin ekonomi Indonesia bisa mencapai target secara agregat sebesar 5,2% tahun ini.

Tetapi, ketika pemerintah tidak memberikan insentif yang tepat sasaran, dia melihat pertumbuhan ekonomi akan mencapai di bawah target.