RI Jadi Sorotan Dunia Gara-gara Berani Pensiunkan PLTU

Tbilisi, CNBC Indonesia - Indonesia dianggap sebagai negara berkembang yang sudah lebih maju dalam transisi energi. Salah satu kuncinya adalah kepemimpinan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Baca: Dunia Sedang Tidak Aman, ADB Ramal Ekonomi RI Masih Cerah

"Saya pikir hal pertama adalah kepimimpinan," ungkap Jiro Tominaga, Direktur Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia saat berbincang di sela-sela Pertemuan Tahunan ADB ke-57 di Tbilisi, Georgia, Minggu (5/5/2024)

Menurutnya, hal ini akan berkaitan dengan komitmen dalam kebijakan dan mempercepat implementasinya. Apalagi proses transisi energi seperti upaya mempensiunkan PLTU akan mencakup banyak faktor. Tidak hanya ekonomi, sosial serta iklim bisnis juga menjadi komponen yang terkena dampaknya.

"Ini akan sangat baik ketika kebijakan tersebut terus berlanjut, meskipun berganti pemerintahan," jelas Jiro.

Seperti diketahui, telah ada kesepakatan antara ADB dan Pemerintah Indonesia melalui program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk proyek pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 1 x 660 Mega Watt (MW) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu.

Pada 3 Desember 2023 lalu di sela acara COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), juga telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerangka kerja tidak mengikat antara PT PLN (Persero), PT Cirebon Electric Power (CEP) sebagai Independent Power Producer (IPP) dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk percepatan pensiun dini PLTU Cirebon-1 menjadi 2035 dari sebelumnya direncanakan pada Juli 2042.

Vice-President for Market Solutions ADB, Bhargav Dasgupta, melihat Indonesia kini menjadi pusat perhatian dunia dan investor. Pengalaman Indonesia akan dipakai banyak negara dalam penanganan perubahan iklim.

"ADB, dan seluruh dunia memandang Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi," terangnya dalam kesempatan berbeda..

Komunikasi antara Indonesia dan ADB cukup intensif. Sebelum di Tbilisi, Georgia, dua pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa juga bertemu di Washington DC, Amerika Serikat.

"Mereka sudah berkomitmen, mereka mendukung Indonesia," ungkap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, proses pemensiunan dini PLTU memang tidak mudah. Dalam kondisi sekarang, mayoritas pembangkit listrik menggunakan sumber energi yang berasal dari batu bara. Hal ini mengingat Indonesia merupakan produsen batu bara, bahkan eksportir.

Komoditas yang disebut mutiara hitam ini, memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Terutama ketika harga tinggi, batu bara juga menambah penerimaan negara dalam jumlah besar.

"Jadi kalau kita mulai pensiunkan batu bara itu artinya apa, biayanya gimana, siapa yang harus bayar," ujar Sri Mulyani. Ini telah menjadi pembicaraan pada internal pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN serta PT PLN Persero.

Maka dari itu, kata Sri Mulyani pendanaan menjadi sangat penting dalam transisi energi. Komitmen ADB juga termasuk menyelesaikan masalah pendanaan. Terakhir, ADB merealisasikan paket pembiayaan sekitar US$160 juta di bidang energi terbarukan di Indonesia.

Pemerintah juga turut melihat dan mengantisipasi dampak sosial yang ditimbulkan dalam kebijakan tersebut. "Kalau dia ditutup dan bagaimana jadi masih banyak pekerjaan dalam artian kita diskusi yang konkret-konkret saja," terangnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bangun Infrastruktur Tanpa Kuras Uang Negara, Apa Bisa?