Jokowi Panggil Sri Mulyani CS Bahas RAPBN 2025, Ini Hasilnya!
Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
05 April 2024 18:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama beberapa menteri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Rapat yang digelar terkait pembahasan RAPBN 2025.
Dalam rapat juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Sore hari ini, saya bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Bappenas membahas mengenai pagu indikatif untuk APBN 2025," kata Sri Mulyani usai Rapat.
Ia menjelaskan untuk RAPBN 2025 merupakan APBN pertama untuk pemerintahan baru memang disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dalam rapat dibahas mengenai tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian lembaga.
"Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik itu dari sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus modal yang terpengaruh, tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change, dan demografi yang semakin aging," kata Sri Mulyani.
Ia mengatakan Untuk mencapai high income country, maka untuk 2025 tetap akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural. Seperti peningkatan produktivitas.
"Oleh karena itu fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antar daerah," katanya.
Lebih lanjut ia memjabarkan beberapa program seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan.
Selain itu mengatakan dalam pembahasan ke depan Presiden Jokowi meminta supaya kita tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru. Supaya pemerintahan baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi program prioritas yang sudah disampaikan.
Selain itu juga disepakati disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%. Juga untuk berbagai program-program terutama di bidang sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
"diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang," kata Sri Mulyani.
(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BLT & Bansos Cair, Sri Mulyani Lapor Jokowi Kondisi APBN Terkini
Most Popular