Gaya Para Menteri Jokowi saat Dicecar di Sidang Sengketa Pilpres MK
Suasan saat berlangsungnya sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dalam sidang tersebut Hakim Konstitusi menghujani 4 Menteri Kabinet Jokowi dihujani dengan sejumlah pertanyaan. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan penjelasan terkait cara penyaluran bantuan sosial (bansos). Risma menyebut proses penerimaan bansos sesuai perpres secara nontunai. Ia menjelaskan bahwa Kemensos menyampaikan ke terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan proses permintaan pembayaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Disisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pihaknya akan menambah anggaran Kemensos untuk BLT tersebut saat ditanya terkait anggaran Kemensos akan bertambah karena adanya BLT. Namun, program ini belum dimulai dan Kemenkeu butuh dokumen pengajuan anggaran dari Kemensos. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan terkait keterlibatan instansinya dalam program bantuan sosial (bansos) 2024 dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
"Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras itu sesuai tugas Kemenko PMK berdasarkan Perpres nomor 35 2020 yaitu melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian dan penyelenggaraan di bidang pembangunan kemanusiaan dan kebudayaan," ungkap Menko PMK Muhadjir Effendi dalam sidang MK. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Sidang lanjutan semakin panas ketika Hakim Konstitusi Saldi Isra menunjukkan peta kunjungan Presiden Jokowi ke kantong pemilih yang disertai dengan pembagian bansos. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan hal tersebut dalam konteks berbagai jenis bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah dalam kondisi tertentu. Dia mencontohkan bansos jenis ini pernah ada pada 2022, ketika pemerintah memutuskan kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
