Jokowi Bertemu dengan CEO Freeport Adkerson, Ini Bocoran dari Bahlil

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan isi pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson pekan lalu.

Bahlil menjelaskan pertemuan keduanya membahas mengenai update terkini dari proyek smelter PT Freeport Indonesia yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Adapun proyek senilai US$ 3 miliar ini ditargetkan rampung antara Mei atau Juni 2024.

"Kami dampingi Presiden terima Freeport McMoRan dan PTFI melaporkan bahwa Mei-Juni smelter Gresik investasi US$ 3 miliar sudah bisa berproduksi sudah selesai jadi total konsentrat 3 juta. 1,7 juta pabrik baru kemudian 1,3 juta pabrik lama. Jadi ke depan insya allah semua konsentrat PTFI tercover di pabrik ini," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia bisa segera menguasai saham PT Freeport Indonesia. Presiden Jokowi menyebut, dalam waktu dekat Indonesia bisa menguasai 61% saham PT Freeport Indonesia dari saat ini 51%.

"Artinya Freeport bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia milik negara kita," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Pembukaan Kongres ke-XII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Dengan posisi mayoritas kepemilikan RI di perusahaan tambang tembaga ini membuat pendapatan negara dari Freeport pun bertambah. Oleh karena itu, rencana penambahan saham RI di Freeport menjadi 61% menurutnya akan semakin menguntungkan negara.

"Jangan ada bayangan itu Amerika, sudah Indonesia sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61%. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% masuk ke negara. Begitu kita naik 61%, nantinya 80% akan masuk ke negara," papar Jokowi.

Hanya saja, Jokowi mengatakan, dalam proses penambahan saham ini banyak pihak yang tidak melakukan dukungan, hingga cenderung melakukan bully. Padahal, lanjutnya, proses yang dilakukan pemerintah ini membutuhkan keberanian dan nyali karena memiliki tantangan yang besar.

"Kadang saya kadang-kadang ini kok di dalam negeri kita ambil seperti ini nggak ada yang dukung diam-diam saja, malah sebagian mem-bully. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek saya terus saja. kalau saya yakini bener saya akan terus," kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi meyakini bahwa kepemilikan 61% Indonesia di PT Freeport Indonesia bisa mencapai kesepakatan dalam waktu dekat ini atau setidaknya pada Juni 2024.

Pemerintah pun kini tengah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Revisi Peraturan Pemerintah ini terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia agar bisa diajukan dan diputuskan segera, tidak perlu menunggu 5 tahun sebelum masa IUPK Freeport berakhir pada 2041 mendatang.

Dalam PP No.96 tahun 2021 tersebut, pemegang IUPK baru bisa mengajukan perpanjangan izin tambang paling cepat 5 tahun sebelum izin berakhir.

Negosiasi pertambahan kepemilikan saham Indonesia menjadi 61% di PT Freeport Indonesia ini juga bagian dari proses revisi PP No.96 tahun 2021 tersebut. "Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu (61%) bisa kita dapatkan," ungkap Jokowi.

Dia mengakui, proses negosiasi masih berjalan alot. "Ya namanya negosiasi kan udah lama ini. Alot, alot banget," ucapnya.

Jokowi pun menyebut, revisi Peraturan Pemerintah ini bisa segera dirampungkan. Dengan demikian, negosiasi bisa mencapai kesepakatan pada Juni 2024 mendatang.

"Ini regulasinya rampung dulu, baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan gak sampai Juni lah. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya, paling lambat Juni," tuturnya.