Pemerintah Diminta Buru-Buru Naikkan Harga Gabah Petani, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah disarankan segera melakukan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Dengan begitu bisa mencegah harga di petani terjun bebas di saat musim panen. 

Jika harga terjaga baik, bisa menjaga minat petani tetap bergairah menanam padi karena harga jualnya akan terjamin. 

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta segera menyerap produksi dalam negeri agar bisa mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP). Setidaknya, pemerintah diimbau menguasai 25-30% dari produksi saat ini hingga 3 bulan ke depan. 

"Kita tahu di beberapa provinsi saat ini sudah panen besar. Harapan kami adalah supaya pemerintah segera menetapkan HPP. Berapa yang dikehendaki, supaya harga nggak langsung terjun," kata Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso dalam dialog Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri 2024, Senin (1/4/2024). 

"Karena diperkirakan sampai bulan Mei nanti, harga pasti akan dalam posisi rendah. Saat ini harga gabah sudah di kisaran Rp5.000-6.000 lebih sedikit. Artinya ini sudah sangat turun dibandingkan harga bulan Februari lalu," tambahnya.

Baca: Tolong Pak Jokowi! Harga Beras Naik Terus, Makin Mahal

Seperti diketahui, pada 30 Maret 2023 lalu, pemerintah menetapkan HPP baru lewat Peraturan Badan Pangan Nasional No 6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Lewat aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

Sementara HPP untuk beras ditetapkan Rp9.950 per kg di gudang Bulog.

"Dalam 3 bulan ini kira-kira diprediksi akan ada surplus sebesar 3 juta ton (beras). Supaya harga tidak jatuh, supaya petani tetap bergairah, harus ada jaminan harga betul-betul menarik," kata Sutarto.

"Dan harapan kami, saat ini tentu pemerintah harus segera mulai melakukan pengadaan dalam rangka cadangan beras pemerintah. Tidak usah diumumkan terlalu ribut, tapi dilakukan secara terukur. Kalau bisa menguasai kira-kira 25-30% saja, saya kira kita akan punya cadangan pangan yang cukup baik," tambahnya.

Foto: Ekonom Pertanian Bustanul Arifin saat menjawab pertanyaan dalam Dialog Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri 2024. (Tangkapan layar Bapanas) Dialog Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri 2024. (Tangkapan layar Bapanas)

Baca: BPS Bilang Inflasi Ramadan 2024 'Agak Lain', Ini Sebabnya!

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Pertanian sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PErhepi) Bustanul Arifin.

"Apakah saya setuju dengan usulan pak Tarto (Sutarto Alimuso) agar segera menetapkan HPP petani, perlu rapat. Tempo lalu menetapkan HPP perlu rapat 4-5 kali," katanya.

"Mungkin perlu dinaikkan (HPP) tapi nggak akan besar. Berapa jumlahnya saya nggak bisa jawab hari ini. Tapi diperlukan iya, karena kalau di hilir sudah direlaksasi, di hulu jangan sampai merugikan petani, itu kurang wise (bijak) juga," ucap Bustanul.

Dia juga mengingatkan pemerintah fokus melakukan pengelolaan stok yang baik sehingga tidak terjadi fluktuasi tajam di dalam negeri. 

"Manajemen stok adalah kata kunci," kata Bustanul. 

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Gabah Petani Dinaikkan Rp1.000/ Kg, Harga Beras Lanjut Turun