PNS di 12 Pemda Sudah Terima THR, Habiskan Rp322 M
Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
25 March 2024 14:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat, hingga saat ini baru sebanyak 12 pemerintah daerah yang melaporkan pencairan tunjangan hari raya (THR). Sebagaimana diketahui total Pemda di Indonesia sebanyak 514, terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, total nilai yang telah dicairkan untuk pembayaran THR di tingkat pemerintahan daerah itu baru sebesar Rp 322 miliar, dari total pagu yang disiapkan sebesar Rp 19 triliun melalui APBD sejak 22 Maret 2024.
"Update THR Pemda, kami cek lagi tadi data per pukul 10.45 pagi ini telah ada 12 pemda yang salurkan THR-nya yaitu sebesar Rp 322 miliar," kata Luky saat konferensi pers APBN di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Komponen THR bagi para aparatur sipil negara di daerah sama dengan ASN di tingkat pusat. Terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, 100% tunjangan kinerja atau nama lain di ASN Daerah, serta 100% tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.
Tiga jenis penerima THR yang dapat memperoleh dana dari APBD di antaranya adalah ASN Daerah, guru yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, serta guru yang menerima tambahan penghasilan atau Tamsil Guru ASN Daerah.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah DKI Jakarta dan Banten dipastikan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) terbesar di antara daerah lainnya.
Ini karena kedua wilayah ini memiliki kondisi fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Kita perkirakan yang terbesar adalah DKI (Jakarta)," kata Tito dalam Konferensi Pers THR dan Gaji Ke - 13 Tahun 2024, Jumat (15/3/2024).
Menurutnya wilayah DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang kuat mencapai Rp 80 triliun dan PAD-nya 73%. Sehingga hanya membutuhkan 20% bantuan dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah.
"Jadi transfer pusat itu ketergantungan pusat lebih kurang 20% apalagi untuk THR gaji ke-13 akan di kirim dari DAU itu sudah mem perhitungan THR untuk semua daerah tinggal, TPP, dan tunjangan lain saya kira DKI gak sulit melakukan perubahan anggaran," terangnya.
Banten juga memiliki memiliki PAD yang besar, berbeda dengan wilayah Indonesia timur yang memiliki kekuatan PAD yang lebih lemah.
"Kita tahu pemda ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai PAD besar seperti di Banten, di Jakarta. Tapi ada juga yang sedang PAD dan TKD pusatnya itu imbang seperti Sumatera Utara. Ada yang lemah, banyak di Indonesia Timur," kata Tito.
Sementara itu, honorer, kepala desa, dan perangkat desa tidak akan menerima THR lantaran tiga profesi ini bukan bagian dari ASN.
"Perangkat desa memang aturannya tidak ada, dalam undang-undang desa bukan ASN. Perangkat desa, kepala desa bukan ASN baik di UU ASN, UU Desa, statusnya bukan ASN. Oleh karena itu tidak termasuk pemberian tunjangan hari raya yang diberikan oleh pemerintah," tegas Tito.
Namun, THR bagi perangkat desa bisa dilakukan melalui alokasi dana desa dalam bentuk insentif. Hal itu perlu kesepakatan antar semua perangkat desa.
"Di tahun lalu mereka menggunakan dana desa, kita bicarakan dalam asosiasinya. Kita prinsipnya menyejahterakan tapi tidak memberatkan dana desa," kata Tito.
(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Aturan Disiapkan, Sri Mulyani Bakal Cairkan THR PNS H-10 Lebaran
Most Popular