Prabowo Sah Jadi Presiden RI, Pelaku Hulu Migas Kompak Curhat Soal Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pesta demokrasi akbar lima tahunan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 akhirnya rampung. Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemenangan Prabowo sebagai presiden selanjutnya menuai reaksi dari berbagai kalangan pelaku usaha. Salah satunya seperti pelaku usaha di industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal menyebut masih meraba-raba gebrakan apa yang akan dilakukan Prabowo menyangkut pekerjaan rumah di sektor hulu migas. Sebab, ia belum melihat kinerja terbaik Prabowo sebagai Menteri Pertahanan selama ini.

Baca: Rencana Besar Prabowo-Gibran Masa Awal Jabat Presiden

"Saya juga terus terang belum melihat sepak terjangnya pak Prabowo itu apa semenjak jadi Menhan misalkan saya gak lihat ada sesuatu yang signifikan kita masih meraba raba kira-kira kayak gimana sih kebijakanya," ujar Moshe kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/3/2024).

Adapun, dalam visi-misi Prabowo, secara gamblang dikatakan bahwa bioenergi akan menjadi salah satu program unggulannya. Bahkan, Prabowo berjanji akan membawa Indonesia swasembada energi apabila terpilih menjadi Presiden.

Moshe pun khawatir dengan program bioenergi yang selalu digaungkan, akhirnya industri hulu migas tak lagi menjadi prioritas. Sementara, untuk menggenjot ketahanan energi, peran dari hulu migas sendiri tak bisa dilepaskan.

Baca: Pengusaha Desak Prabowo-Gibran Akhiri RI Terkena Kutukan Impor Daging

"Harusnya ketahanan energi gak cuma EBT, energi fosil masih harus tetap kita genjot karena kebutuhan energi naik terus. Mau bagaimanapun juga push ke EBT tapi kebutuhan energi makin lama makin meningkat," kata Moshe.

Moshe berharap, ke depan pemerintahan Prabowo tidak hanya fokus terhadap satu sumber energi saja. Menurut dia, pemerintah selanjutnya harus tetap konsisten untuk merealisasikan target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030 mendatang.

"Untuk capai itu macam-macam, iklim investasi harus digalakkan harus lebih ramah investor..Nasionalis itu harus dipatahkan karena kita butuh investor dari luar dan Pertamina perlu diperkuat," tambahnya.

Sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) berharap Presiden Indonesia berharap Presiden selanjutnya dapat mempertahankan iklim investasi migas yang saat ini terlihat mulai membaik.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan kondisi di sektor hulu migas saat ini memerlukan kegiatan eksplorasi yang cukup masif. Hal tersebut menyusul dengan banyaknya lapangan-lapangan migas yang sudah berusia tua dan tidak berproduktif.

Baca: Prabowo Presiden RI, Media Asing Sorot Anies Baswedan hingga Jokowi

Karena itu, Presiden dan Wakil Presiden mendatang setidaknya harus mempunyai pemahaman mengenai berbagai isu di sejumlah sektor, termasuk di hulu migas. "Kami yang penting Presiden yang memahami isu-isu, tetapi kriteria untuk presiden kan macam-macam," kata Marjolijn dalam acara "Menanti Arah Pemimpin Baru di Sektor Migas", dikutip Jumat (2/2/2024).

Sementara, Akademisi Ekonomi Energi dari Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro berharap agar pemerintahan selanjutnya dapat menggairahkan iklim investasi hulu migas RI.

Menurut Rinto kalaupun hal tersebut sulit untuk dilakukan, paling tidak pemerintahan baru jangan membuat keributan hingga lima tahun ke depan. Keributan yang dimaksud misalnya dengan menerapkan sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Cost Sharing/PSC) baru seperti model Gross Split.

"Usul saya satu pemerintahan baru jangan bikin keributan. Sehingga membuat investor berpikir ulang. Kalau sudah ribut semuanya berhenti semua. Minimal relaksasi lah jangan macam-macam, jangan bikin PSC gross split baru lagi," kata dia.

Rinto menilai sah-sah saja sebetulnya bagi pemerintahan baru dalam membuat kebijakan terkait sektor hulu migas RI, asalkan itu berdampak positif. Namun apabila sebaliknya, ia menyarankan agar waktu lima tahun dikerjakan untuk memperbaiki persoalan yang ada di industri migas.

"Misalnya perijinan kok susah sekali, komersialisasi butuh waktu panjang kenapa kok di Petronas di Malaysia 2-3 tahun selesai, kalau di sini 7 tahun. Itu dulu dikerjain sementara jangan bikin ribut," katanya.

(ven)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penampakan Prabowo Gemoy 'Nangkring' di Pinggir Jalan