Sri Mulyani Buka-Bukaan Sumber Duit Buat Biayai IKN, Ternyata Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih memiliki anggaran cadangan untuk membiayai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tambahan subsidi pupuk di tahun 2024. Anggaran tersebut masih tersimpan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

"Itu memang ada beberapa pos masuk cadangan," kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa, (19/3/2024).

Sri Mulyani mengatakan dana cadangan itu bukan hanya untuk IKN, tetapi juga untuk tambahan subsidi pupuk. Sri Mulyani mengatakan anggaran-anggaran untuk kebutuhan pupuk dan IKN ini sebenarnya sudah dialokasikan di masing-masing Kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan, kata dia, kemudian menambahkan cadangannya di BUN.

"Untuk IKN juga sama yang sudah di-assign di Kementerian versus yang sudah kita buat cadangan untuk IKN di BUN sudah ada juga, sehingga kita masukkan dalam prioritas," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan meski dengan adanya cadangan anggaran ini, pihaknya tetap meminta Kementerian dan lembaga untuk tetap disiplin dalam menggunakan uangnya. Dia mengatakan meski dengan adanya cadangan ini, Kementerian Keuangan tidak bisa langsung menyetujui tiap usulan penambahan anggaran.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani: Mohon Maaf, Saya Gak Bisa Komentari Makan Siang Gratis Sri Mulyani Lapor Kasus Dugaan Korupsi LPEI, OJK Respons Begini

Sri Mulyani berkata disiplin anggaran yang diterapkan Kemenkeu ini bukan tanpa konsekuensi. Menurut dia, Kemenkeu bahkan dirinya pribadi kerap dianggap sebagai pihak yang pelit.

"Ini selalu menyebabkan Kemenkeu dan saya secara personal sering dianggap sebagai menteri yang tidak mudah memberikan, tapi itu tujuannya baik," kata dia.

Sebelumnya, Badan Otorita IKN meminta tambahan anggaran Rp 3,1 triliun untuk tahun 2024. Tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk biaya kesekretariatan hingga menambah sarana dan prasarana di IKN.

Otorita IKN memaparkan rincian kebutuhan tambahan biaya tersebut. Sekretariat Otorita IKN misalnya membutuhkan tambahan dana sebanyak Rp 182,8 miliar. Kedeputian Bidang Sarana Prasarana meminta dana tambahan paling besar yakni Rp 2,1 triliun.

Sementara itu, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 466 miliar, dan Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan SDA membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 387 miliar.

Setali tiga uang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga sempat dicecar soal realisasi tambahan kuota pupuk subsidi dalam rapat di DPR. Dia bilang pemerintah sudah menyetujui, namun belum direalisasikan Kementerian Keuangan.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran Proyek IKN Jokowi Ditambah Rp 35 T, Total Jadi Rp 60 T