Komite HAM PBB Bahas Jokowi terkait Pemilu RI, Pemerintah Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons pemberitaan terkait anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang membahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan netralitasnya dalam Pemilu 2024.

Juru Bicara (Jubir) Kemlu Lalu Muhamad Iqbal menyebut pertemuan tersebut bersifat dialog interaktif secara sukarela, sehingga kehadiran Indonesia menjadi bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik.

"Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan Negara Pihak, antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak," kata Lalu dalam pernyataannya, dikutip Selasa (19/3/2024).

Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain, Lalu menyebut memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan.

"Situasi tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini," tambah Lalu.

Sebelumnya pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa Swiss, Selasa (12/3/2023), anggota Komite HAM PBB atau CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Jokowi serta pencalonan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Dalam pernyataannya tersebut, Ndiaye menyinggung hak demokrasi warga Indonesia dan mempertanyakan jaminan hak politik dalam Pemilu 2024 tersebut.

Dalam kesempatan berbeda sebelumnya, Ndiaye juga sempat mempertanyakan dan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.

Perwakilan RI di Sidang Komite HAM PBB CCPR yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak merespon pernyataan Ndiaye tersebut. Namun Delegasi Indonesia dilaporkan menjawab pertanyaan-pertanyaan lain pada sesi tanya jawab.