Pemerintah Bantah Abaikan Kelas Menengah, Pamerkan KUR & FLPP

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kebijakan pemerintah yang abai terhadap kelas menengah di dalam negeri. Ini dianggap berbahaya, karena kelompok tersebut bisa terus tertekan dan menjadi kelompok bawah atau miskin.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Salah satu kebijakan untuk kelas menengah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Contohnya adalah program KUR ini sudah dijelaskan bahwa di tahun 2023 kita lakukan reformasi yang cukup substansial di mana kita ingin pastikan penyaluran KUR itu pada akhirnya hasilkan graduasi," ungkapnya saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024)

"Kalau dia pinjam untuk mikro bisa naik jadi kecil. Inilah kebijakan yang kita ubah di 2023 tadi ada penyesuaian yang timbulkan waktu makanya kinerjanya kenapa meningkat tajam," terang Febrio.

Febrio juga mengungkapkan perbaikan ekosistem dari perumahan, melalui dana bergulir FLPP.

"Ini kita perbaiki agar makin pertajam ini untuk masyarakat rendah iya, tapi kita pertajam dan kita mulai pada tahun 2023 dan 2024 ini adalah PPN DTP inilah program yang kita pertajam ke depan dan pemerintah terus lakukan perbaikan," pungkasnya.