Sri Mulyani Belum Teken SK Pupuk Subsidi, Mentan Takut Kena Hukum

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa tambahan volume subsidi pupuk yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa dieksekusi di lapangan. Seperti diketahui ada penambahan pupuk subsidi dari yang tadinya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton di 2024 yang sempat jadi kabar baik dari mentan bagi petani. 

"Kami coba yakinkan di rakor, ratas, sidang kabinet, ini (subsidi pupuk) harus naik, sudah disetujui sejak Desember, realisasi sampai hari ini belum datang, jadi kami sudah sampaikan, Presiden sudah 2x setuju saat ratas, rakortas setuju, tapi realisasi nggak ada," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu kemarin (13/3/2024).

Belum terealisasikannya subsidi ini karena belum adanya persetujuan resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Surat Keputusan (SK) penambahan alokasi anggaran pupuk subsidi di 2024. Namun, bila SK dari Menkeu Sri Mulyani belum turun dan Amran maupun jajaran Kementan mengeksekusinya di lapangan, maka bisa terkena kasus hukum.

"Kami udah sampaikan ke publik, sudah disetujui di ratas naik kembali 9,55 juta ton seperti semula, tapi SK belum ada, sehingga jika kami kirim surat ke gubernur bupati bisa bermasalah hukum bagi kami," kata Amran.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono sempat mempertanyakan penyebab anggaran tersebut belum turun, pasalnya petani sudah menantikan subsidi pupuk ini.

"Sudah diketok ratas tapi belum keluar suratnya, berarti yang bisa nekan Menkeu apa bukan?" tanya Ono pada Amran.

Amran pun menyampaikan bahwa keputusan subsidi pupuk itu bukan ada di pihaknya.

"Bukan bawahan saya pak, mitra, kami mitra, saya nggak bisa paksa dia. Yang bisa sampaikan Bapak Presiden kami sudah sampaikan ratas 3x, sudah diputuskan, Menkeu hadir," sebut Amran.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pupuk Subsidi Belum Tepat Sasaran, Kementan Janjikan Ini!