Pencairan Duit Subsidi Pupuk Rp 9 T Mandek, Mentan Kena Tegur DPR

Jakarta CNBC Indonesia - Anggota Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal subsidi pupuk yang tidak dirasakan oleh banyak masyarakat  karena realisasi pencairannya mandek. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota Komisi IV DPR Ema Ummiyatul Chusna mempertanyakan posisi pupuk yang kian menipis dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementan, subsidi pupuk memang berkurang dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2018 nilai subsidi pupuk mencapai Rp 9,55 triliun, lalu pada 2023 berkurang jauh hanya Rp 6,13 triliun.

"Terkait pupuk memang masalahnya hari ini petani kita volume dikurangi 50%, gimana solusi oleh Kementan untuk mengembalikan pupuk subsidi? kuncinya di anggaran, kami mohon anggaran ditingkatkan dan kemudahan petani gunakan KTP untuk mendapatkan pupuk subsidi," kata Ema dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (13/3/24).

Permasalahan penyaluran sebelumnya juga menjadi kendala karena harus melalui sejumlah prosedur misalnya pin, namun sebagian petani lupa sehingga pupuk menjadi tidak tersalurkan. Kini, pemerintah mempermudah penyaluran melalui KTP.

Namun, kesediaan jumlah pupuk juga menjadi masalah yang juga tidak kalah penting. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah menambah anggaran pupuk tahun ini menjadi Rp 9,55 triliun. Anggota DPR dari PDI-P Ono Surono mempertanyakan proses penyaluran atau realisasinya.

"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu?" tanya Ono.

Pertanyaan itu mengemuka karena anggaran baru untuk pupuk di tahun ini belum juga keluar. Amran pun menyampaikan bahwa keputusan subsidi pupuk itu bukan ada di pihaknya.

"Bukan bawahan saya pak, mitra, kami mitra, saya ga bisa paksa dia. Yang bisa sampaikan Bapak Presiden. Kami sudah sampaikan ratas 3x, sudah diputuskan, Menkeu hadir," sebut Amran.