Menkes Tiba-Tiba Bahas Isu Ekonomi di Depan Pemda, Ada Apa Nih?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal Indonesia menjadi negara maju pada 2030-2035 di hadapan para kepala daerah, dalam acara Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Penguatan Komitmen Penerapan MPP Digital Tahun 2024 yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, kemarin (7/3/2024).

Budi Gunadi Sadikin atau BGS saat itu tidak tiba-tiba berbicara soal keharusan Indonesia menjadi negara maju 6-11 tahun mendatang, dengan pendapatan per kapita masyarakat harus US$ 13.000 per tahun atau setara Rp 15 juta per bulan.

Ia berbicara hal itu karena merespons pembicaraan soal keharusan Indonesia menjadi negara maju, yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dalam acara yang sama.

"Tadi Kemendagri bilang, kalau mau jadi negara maju pemerintahnya harus efektif, memang tupoksinya beliau. Karena saya tupoksinya kesehatan, saya juga mau memberi pesan, kalau mau jadi negara maju, rakyatnya harus sehat," tegas Budi.

Baca: Ada 12 BPD Kurang Modal, 10 Bakal Konsolidasi

Meski kini menjabat menteri kesehatan, Budi mengingatkan dirinya memiliki latar belakang sebagai ekonom, karena karirnya berawal sebagai seorang bankir. Maka, ia tak segan berbicara soal ekonomi atau keharusan Indonesia menjadi negara maju saat acara itu.

"Saya orang ekonomi, negara maju definisinya jelas. Pendapatan per kapita US$ 13.000 per tahun. Jadi selama belum bisa tembus itu, belum bisa masuk negara maju. Sekarang Indonesia US$ 4.800, harus jadi tiga kali lipat," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan para kepala daerah yang hadir tugasnya ke depan akan berat untuk menjadikan rakyat mampu menikmati Indonesia sebagai negara maju. Sebab, mereka berkewajiban merealisasikan gaji masyarakatnya Rp 15 juta per bulan pada periode 2030-2035.

Periode itu ialah masa-masa terjadinya bonus demografi atau dominannya penduduk berusia produktif dengan rentang usia 15-60 tahun. Jika masa itu lewat dan penduduk Indonesia belum bergaji Rp 15 juta per bulan, maka akan selamanya terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income trap) karena penduduknya keburu tua sebelum kaya.

"Nah Brasil menurut saya sangat sulit menjadi negara maju karena populasinya sudah tua, aging. Enggak punya bahan bakar momentum untuk tembus angka US$ 13 ribu, dia baru US$ 8.200 per tahun sekarang," ucap Budi.

Baca: Menkes Ingatkan Pejabat Pemda 'Berdosa' Jika RI Gagal Jadi Negara Maju

Pendapatan masyarakat Indonesia saat ini masih di rentang Rp 5 juta per bulan, atau Rp 60 juta per tahun, setara US$ 4.800 per tahun dengan mayoritas penduduk muda. Maka, butuh kerja ekstra untuk menaikkan pendapatan dalam waktu 6-11 tahun hingga menjadi tiga kali lipatnya, atau Rp 15 juta per bulan.

Budi mengatakan, untuk memperoleh pendapatan setinggi itu, maka masyarakat harus dibekali dengan dua aspek, pertama ialah sehat, dan kedua pintar. Namun, Budi mengingatkan, yang terpenting ialah sehat dulu sedari kecil agar tidak stunting, sehingga bisa pintar dan produktif saat usia muda sampai dewasa.

"Saya suka debat-debatan sama Pak Nadiem (Menteri Pendidikan), sehat dulu apa pintar dulu pak? Sehat dulu pak. Kenapa? kalau dia stunting enggak bakal bisa pintar," tegas Budi.

"Jadi, pesan saya bapak ibu sehatkanlah masyarakat kita supaya gajinya bisa Rp 15 juta per bulan, supaya Indonesia bisa jadi negara maju di 2030 nanti. Sehingga, anak-cucu kita bisa merasakan hidup di negara maju," tuturnya.

Baca: Erick Thohir: 92% UMKM RI Dibiayai Bank BUMN

Pernyataannya soal keharusan Indonesia menjadi negara maju pada 2030-2035 ini juga sebetulnya muncul di tengah beredarnya nama BGS sebagai kandidat menteri keuangan dalam kabinet calon presiden yang unggul dalam perhitungan KPU, yakni calon presiden Prabowo Subianto.

Selain BGS, nama yang diisukan menjadi menteri keuangan Prabowo yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kartika Wirjoatmodjo yang saat ini menjabat Wakil Menteri BUMN dan ekonom senior yang merupakan mantan menteri keuangan periode 2012-2013, Chatib Basri.

Kendati begitu, Prabowo sendiri hingga saat ini belum secara gamblang mengungkapkan daftar calon Menteri Keuangan di kabinet dia nantinya. Saat ditanya wartawan, Prabowo masih irit bicara dan menjawab di luar konteks yang ditanyakan.

Demikian juga dengan BGS. Seusai acara Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik dan Percepatan Penyelenggaraan MPP Digital dan ditanya terkait dirinya masuk dalam daftar menkeu Prabowo, BGS menyatakan, jabatan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kalau yang nantinya (jabatan sebagai Menkeu di kabinet berikutnya), itu kan hak prerogatif presiden berikutnya," ujar BGS dikutip dari Detikfinance.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkes Ungkap Syarat RI Jadi Negara Maju 2030: Gaji Rakyat Rp15 Juta