Bappenas Ungkap Musuh Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Leonardo Teguh Sambodo mengatakan, pemerintah sudah memiliki Blue Print untuk percepatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga menuju Indonesia Emas 2045. Sayangnya menurut Leonard masalah utamanya adalah detail.

"Pengembangan UMKM, kami sebenarnya pemerintah sudah punya resep sendiri. Namun yang jadi devilnya adalah detail ini bisa dilaksanakan dengan baik. Solusi sudah kami miliki tapi kami melihat bahwa di sisi kami ada konsolidasi," ungkap Leonard dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2024).

Leonard menyebut ke depan sangat mungkin pada saatnya juga butuh konsolidasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan tidak bisa berdiri sendiri. Leonard tidak memungkiri dalam pengembangan UMKM memang ada yang jadi kewenangan pemeirntah daerah ini.

"Namun proses konsolidasi dan kolaborasinya adalah proses kerja bersama untuk bisa memajukan UMKM dengan membagi peran. Termasuk juga bagaimana intervensi pemerintah. Misalnya dukungan pendanaan terbatas, bisa dicari, mana yang bisa lebih efektif," tegas Leonard.

Dia menyebut tidak memungkiri kolaborasi bersama ini termasuk, pemerintah dengan pemerintah dan juga swasta dengan swasta.

"Yang harus dioptimalkan adalah memanfaatkan sumber daya yanga ada," pungkas Leonard.

Baca: Soal UMKM, BRI Belajar dari China

Sekadar informasi, Leonard menyebut tantangannya di koordinasi karena banyak kementerian dan lembaga yang memiliki program yang sama, tapi tidak berujung pada literasi dan juga penggunaan kredit. Oleh karena itu Leonard berharap masyarakat dan juga stakeholder bisa melihat secara helicopter view.

Sementara itu,Micro Business Managing Director PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Supari mengungkapkan bahwa kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap PDB di Indonesia lebih besar dibandingkan China. Di mana kontribusi UMKM Indonesia terhadap PDB mencapai 61%, sementara di China hanya sebesar 60%.

Namun sayangnya kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kemajuan China. Ia menyebut Indonesia saat ini tertinggal 10 tahun dari China. Padahal, UMKM menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Usut punya usut, menurut Supari hal itu dikarenakan tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan China.

"Masalahnya di mana kok China bisa lebih cepat dan meninggalkan kita 10 tahun? Kelihatan bahwa ada gap dari aspek literasi di kita 49%, di China sudah 80%, di sini kira-kira masalahnya," ujar Supari.

Baca: Duh! UMKM RI Kalah Saing dari Kolombia Soal Urusan Digital

Sementara terkait inklusi lanjut Supari, tingkat inklusi RI saat ini sudah mencapai 87% atau mendekati China.

Persoalan lainnya yakni terkait volateral kredit scoring. Di mana ia mencatat akses pembiayaan UMKM di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan di negara China.

Untuk itu tambahnya, jika Indonesia ingin menjadi negara besar, minimal Indonesia harus bisa belajar dari China. Dengan begitu 9-10 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar seperti China.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Porsi Kredit UMKM Masih 20%, Sri Mulyani Minta Tambah