Jokowi Siapkan Tunjangan Pionir Buat Gelombang I ASN yang ke IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan agar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)serta pihak terkait untuk segera mendetailkan skema insentif atau tunjangan bagi ASN yang pindah ke IKN. Tunjangan itu disebut sebagai tunjangan pionir.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat mendampingi Presiden dalam acara topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian aparatur sipil negara (ASN) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (1/3/2024).

"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan. Saat ini Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan itu secara sangat detail. Akan kami kebut pembahasannya. Sehingga nanti ketika dimulainya perpindahan ASN ke IKN, skema itu langsung berjalan," ujar Anas, dikutip Minggu (3/3/2024).

Sebagai catatan, tunjangan pionir diberikan hanya kepada ASN yang pertama pindah ke IKN. Anas mengungkapkan hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.

Baca: Jokowi Buka Lowongan 225.000 ASN Buat IKN, Ini Syaratnya

Anas juga menjelaskan, pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian. Menurutnya, Kementerian PANRB telah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN, hasil koordinasi lintas kementerian.

"Kita tetapkan ada prioritas pertama ASN yang akan dipindahkan, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Untuk sementara ini bersifat dinamis, tetapi dengan satu pola rujukan utama yaitu pemindahan ASN ini orientasinya adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di IKN bisa optimal dan efektif, dengan paradima kerja yang baru dan berbasis digital," ujar Anas.

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat, (1/3/2024). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana) Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat, (1/3/2024). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Selain hunian, lanjut Anas, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Shared office adalah skema dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.

Skema "kantor berbagi" tersebut mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

"Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital. Kami sudah cek beberapa konsep shared office seperti di Kementerian Kesehatan yang ternyata berjalan baik. Ini akan diterapkan di IKN," pungkas Anas.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Wahai ASN, Ada Insentif Buat yang Pertama Pindah ke IKN