APBN Tekor Lebih Besar di 2025, Begini Penjelasannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 ke kisaran 2,48%-2,8%, dari target defisit APBN 2024 sebesar 2,29%. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih cepat.

Dalam rapat kabinet paripurna yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin (26/2), rancangan defisit itu diiringi dengan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3%-5,6%. Di atas target pertumbuhan 2024 sebesar 5,2% dan realisasi pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, defisit yang diperlebar itu diarahkan untuk memperbesar ruang fiskal supaya lebih akomodatif melaksanakan program-program yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Jadi artinya gini, kalau saya bilang kita perlu ruang fiskal yang akomodatif karena 2025 kita dalam RKP (rencana kerja pemerintah) untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ucap Amalia saat dihubungi, Selasa (27/2/2024).

Oleh sebab itu, ruang fiskal itu menurutnya akan diisi oleh program-program pembangunan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Ia tak menampik salah satu program itu ialah program makan siang gratis yang diusung calon presiden Prabowo Subianto.

"Artinya untuk dorong akselerasi pertumbuhan ekonomi ini kita betul-betul harus fokus pada program-program pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tadi, yang inklusif dan berkelanjutan," tegas Amalia.

Ia pun menekankan, 2025 sebetulnya juga menjadi tahun awal pelaksanaan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satunya adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, program makan siang gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM menuju Indonesia sebagai negara maju 2045. Karenanya, program itu menjadi bagian dari belanja investasi pemerintah terhadap SDM. Belanja investasi pada 2025 pun telah didesain 0,5%-1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini semua dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM supaya manusia Indonesia lebih berkualitas, karena kita nanti ke depan 2025-2045 adalah kita membangun SDM yang berkualitas," tuturnya.

Dalam dokumen RPJPN 2025-2045, memang telah disebutkan bahwa periode 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan jangka panjang. Bentuknya ialah penguatan fondasi transformasi dengan target pertumbuhan ekonomi per tahun 5,6%-6,1%.

Transformasi itu terdiri dari transformasi sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia Indonesia yang produktif.

Lalu, transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, hingga pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa.

Adapula transformasi tata kelola yang difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan pondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

"Nah, nanti di dalam rancangan awal RKP 2025 itu terdiri dari 4 pilar besar, pertama SDM berkualitas, kedua infrastruktur yang juga berkualitas dan berkelanjutan, pilar ketiga untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, pilar keempat yang program-program iconic presiden mendatang," ungkap Amalia.