Ancaman Veto AS Bayangi Pemungutan Suara DK PBB soal Gaza

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (20/2/2024) akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi baru yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Melansir AFP, dokumen yang disiapkan oleh Aljazair tersebut "menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak."

Rancangan resolusi tersebut juga menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina dan menuntut pembebasan semua sandera Hamas.

Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika Israel bersiap untuk pindah ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan, tempat sekitar 1,4 juta orang telah mengungsi, sebagai bagian dari misinya untuk menghancurkan Hamas.

Adapun resolusi ini akan dilakukan meskipun ada ancaman veto Amerika Serikat (AS) yang ketiga. AS pada akhir pekan lalu memperingatkan bahwa rancangan undang-undang Aljazair tidak dapat diterima, dan mengancam akan memvetonya.

"Kami tidak percaya bahwa produk Dewan ini akan membantu situasi di lapangan," kata wakil duta besar AS untuk PBB Robert Wood pada Senin. "Jika resolusi ini berhasil diambil melalui pemungutan suara, maka resolusi tersebut tidak akan dilanjutkan."

Menurut Wood, pengesahan resolusi gencatan senjata akan membahayakan perundingan diplomatik rumit yang sedang berlangsung, yang bisa menyebabkan pembebasan sandera dari Gaza.

Serupa dengan rancangan sebelumnya yang ditolak oleh Amerika Serikat dan Israel, naskah baru tersebut tidak mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober.

Di sisi lain, AS malah mulai mengedarkan rancangan alternatif. Washington mengusulkan rancangan alternatif resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata sementara dalam perang Israel-Hamas. Washington juga menentang serangan darat besar-besaran Israel di Rafah di Gaza selatan.

"AS menetapkan bahwa dalam kondisi saat ini serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian lebih lanjut termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga," tulis rancangan teks yang dilihat Reuters pada Senin.

Meskipun naskah tersebut memuat kata gencatan senjata, teks tersebut tidak menyerukan agar permusuhan segera diakhiri. AS sebelumnya sangat menghindari penggunaan kata gencatan senjata, sehingga memveto dua rancangan pada Oktober dan Desember yang menggunakan istilah tersebut.