Begini Jawaban Sri Mulyani Soal Koordinasi dengan Presiden Baru RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan koordinasi dengan Presiden terpilih hasil pemilihan 2024 untuk membahas kesinambungan program ke depan.

Hal ini sejalan dengan proses persiapan rancangan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. KEM PPKF adalah rancangan awal sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nanti itu (transisi pemerintahan) biar bapak Presiden lah ya, aku nggak (ikut campur) lah, aku urusin APBN aja," katanya kepada wartawan ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (20/2/2024).

"Memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," tambahnya. Mengacu pada hasil real count sementara, Prabowo dan Gibran unggul dengan perolehan 59% suara.

Dengan demikian, besar kemungkinan Pilpres 2024 hanya akan dilaksanakan satu putaran. Presiden Joko Widodo sendiri akan rampung masa jabatannya pada Oktober 2024. Oleh karena itu, transisi perekonomian akan dilakukan sebelumnya. Salah satu agenda yang penting dalam transisi ini adalah APBN dan program pemerintah di 2025.