
Presiden Baru RI Didesak Cari Sosok Menkeu Seperti Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah ekonom menitipkan pesan kepada calon presiden baru Indonesia terkait penetapan posisi menteri keuangan pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seperti yang diketahui, real count masih terus berlangsung, meskipun Prabowo telah memimpin dengan 58% perolehan suara.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati menilai posisi menteri keuangan ke depan haruslah orang yang memiliki moral seperti Sri Mulyani, yakni berani mengatakan uang APBN harus diperuntukkan bagi kepentingan rakyat semata.
"Yang paling penting moralnya, apakah dia setabah bu Sri Mulyani yang mampu mengatakan, ini hak rakyat, seharusnya dana bansos itu dipakai seperti ini. Nah ini yang paling penting," kata Nina dalam program program Squawk Box,CNBC Indonesia, Senin (19/2/2024).
Nina menyebutkan, nama-nama pengganti yang cocok seperti Sri Mulyani banyak, seperti Wakil menteri keuangan Suahasil Nazara, Mantan menteri keuangan Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro, Namun, menurutnya yang terpenting saat ini ialah sosok menteri keuangan yang memiliki keberanian menjaga fiskal yang kuat seperti Sri Mulyani.
"Yang pintar banyak, wakilnya Prof Suahasil Nazara, ada mantan Menkeu seperti Chatib Basri, Bambang Brodjonegoro," tegas Nina.
"Tapi seorang Sri Mulyani berani mengatakan, bahwa ini hak rakyat seharusnya APBN bukan dikasih tulisan bantuan presiden, bantuan menteri, bantuan lurah, tapi ini bantuan dari APBN, setegas itu kata-katanya sehingga rakyat tahu haknya," tuturnya.
Senada dengan Nina, Ekonom yang merupakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti juga menekankan, menteri keuangan pengganti Sri Mulyani juga harus memiliki sikap yang mampu mengerem kebijakan presiden baru. Apalagi kebijakannya banyak bergantung pada APBN.
"Jadi harus bisa ngerem, misalnya bansos kan kemarin jor-joran, itu dia harus punya kapasitas untuk ngerem, tidak yes man, yes man," tutur Esther.
Selain berani dalam menjaga tren sesuai kapasitas fiskal, kriteria menteri keuangan yang baru ke depan ialah harus kreatif mencari sumber penerimaan baru yang tidak tergantung hanya pada pajak, bea dan cukai belaka, maupun utang.
"Tetapi masih banyak penerimaan-penerimaan negara yang bisa di generate bukan pajak, misalnya devisa negara itu juga bisa lebih di generate, dari penerimaan ekspor dari pariwisata. Jadi program-programnya tidak hanya dibiayai oleh utang-utang," ungkap Esther.
Oleh sebab itu, dia menekankan, menteri keuangan mendatang juga harus memiliki kapasitas jaringan internasional yang kuat untuk memperoleh dukungan kerja sama internasional demi menciptakan sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Jadi itu yang harus lebih kreatif dengan networknya internasional, apakah bisa mendapatkan grant-grant bukan hutang ya, bukan loan, tapi grant. Dan kerja sama-kerja sama internasional yang lebih menguntungkan Indonesia," ucap Esther.
Soal perlunya sosok menteri keuangan yang sudah dikenal pelaku pasar keuangan dan ekonomi ini juga ditegaskan oleh Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto. Ia mengatakan, sosok itu kini penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia, di tengah perlambatan ekonomi dunia.
"Kita bisa cari figur-figur yang memang sudah dikenal pasar sebagai entah dia itu orang internal Kemenkeu yang dalam beberapa tahun terakhir mengikuti ibu Sri Mulyani, dan sudah paham dengan visi misi atau apa yang dilakukan ibu Sri Mulyani selama beberapa tahun terakhir, terutama pada saat berhasil membawa Indonesia memulihkan ekonomi dari Pandemi Covid, itu yang utama," tuturnya.
Lain halnya dengan mantan menteri negara pendayaan BUMN Tanri Abeng, selain sosok yang memiliki pengalaman mengelola fiskal dan memiliki jaringan internasional, sosok menteri keuangan ke depan menurutnya adalah orang yang juga harus mampu memahami aspek mikro.
Menurutnya, ini penting karena Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan ketimpangan antar daerah. Tercermin dari meningkatnya rasio gini dari 0,381 poin pada September 2022 menjadi 0,388 pada Maret 2023 berdasarkan data BPS.
Dia mengatakan, sosok menteri keuangan yang memahami soal mikro ini sebetulnya pernah ada, yakni Agus Martowardojo yang menjadi menteri keuangan namun memiliki latar belakang seorang bankir.
"Kalau mikronya kita benahi lainnya bisa terangkat termasuk soal ketimpangan dan kesenjangan itu sendiri. Jadi, menurut saya menkeu bisa dari sektor mikro apakah bankir atau pernah memimpin perusahaan besar dia ngerti apa yang harus dilakukan," tegas Tanri Abeng.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Curhat Jadi Menkeu Penuh Stress & Tekanan