Unggul di Quick Count, Ini Rencana Prabowo Soal Subsidi BBM

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih terpantau unggul dalam perhitungan cepat (quick count) di berbagai lembaga survei, dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan data real count KPU per Jumat (16/02/2024) pukul 17.30 WIB, data terkumpul sudah 60,49%. Data tersebut menunjukkan, pasangan Prabowo-Gibran masih unggul di angka 57,06%, Anies-Cak Imin 24,94%, dan pasangan Ganjar-Mahfud 18%.

Lantas, apa program pasangan Prabowo-Gibran di bidang energi, khususnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bila nantinya benar terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden RI 2024-2029?

Tim Kampanye Prabowo-Gibran membeberkan rencana dalam implementasi subsidi energi, termasuk untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram (kg) agar lebih tepat sasaran.

Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengungkapkan bila nantinya Prabowo-Gibran terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, maka hal pertama yang akan dilakukan untuk subsidi BBM dan LPG di dalam negeri adalah mengevaluasi penggunaan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah.

"Pertama, akan kita evaluasi terhadap subsidi energi karena selama ini 80% adalah penggunanya adalah masyarakat mampu," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (16/2/2024).

Eddy membeberkan bahwa sebanyak 80% dari subsidi untuk BBM dan LPG yang digelontorkan oleh pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

"Sementara untuk tahun ini subsidi energi itu Rp 350 triliun. Kalau 80% penggunanya masyarakat mampu, maka itu besar sekali penyaluran subsidi energi untuk yang tidak tepat sasaran," jelasnya.

Dengan begitu, dia mengatakan yang akan dilakukan nantinya oleh Prabowo-Gibran bila menang dalam Pilpres 2024 adalah mengevaluasi agar subsidi energi yang disalurkan oleh pemerintah bisa tepat sasaran.

"Oleh karena itu yang akan kita lakukan nanti, satu kita evaluasi dulu datanya agar kita bisa salurkan kepada mereka yang betul-betul berhak mendapatkan subsidi energi itu, Pertalite dan LPG 3 kg," imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa diperlukan sebuah payung hukum yang bisa mengakomodasi agar implementasi subsidi energi bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Setelah itu perlu ada payung hukum untuk mengatur agar mereka-mereka yang berhak menerima subsidi energi itu ada kriterianya siapa saja. Masyarakat tidak mampu, UMKM, Puskesmas, Posyandu, seperti itu," ungkapnya.

Adapun, Eddy mengatakan bahwa dalam payung hukum tersebut nantinya akan diatur perihal sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang mendistribusikan produk bersubsidi energi termasuk BBM dan LPG kepada masyarakat yang tidak berhak.

Dia juga mengatakan nantinya akan diberlakukan juga sanksi bagi masyarakat yang tidak berhak menerima BBM dan LPG bersubsidi yang membeli produk tersebut.

"Termasuk juga dalam payung hukumnya itu termasuk sanksi kepada mereka yang masih menjual BBM Pertalite dan LPG 3 kg kepada umum atau kepada mereka yang membeli," tutupnya.