Fakta Lengkap Dibalik Penghentian Sementara Bantuan Beras Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan beras 10 kg kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penghentian penyaluran dilakukan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, penghentian sementara itu untuk menghormati Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Alasan lain, sedang dilakukan pemutakhiran data. Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan untuk memberhentikan sementara penyaluran bantuan tersebut. 

Arief memastikan tak ada politisasi dalam penyaluran bantuan beras. Ia menjelaskan, lantaran tanggal 8-9 Februari merupakan hari libur, 10 Februari hari terakhir kampanye, 11-13 Februari hari tenang, dan 14 Februari hari pencoblosan. Maka, penyaluran Bantuan Pangan akan mulai dilakukan kembali pada tanggal 15 Februari 2024, selepas Pemilu Pilpres mendatang.

"Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. Penyaluran bantuan pangan yang sangat diperlukan masyarakat akan dimulai lagi tanggal 15 Februari 2024," kata Arief kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/2/2024).

Arief menegaskan program Bantuan Pangan sudah terencana sejak lama, dan tidak terkait dengan Pemilu 2024.

Perintah Jokowi

Arief menambahkan, instruksi penyetopan sementara ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bukan tak beralasan. Yaitu, agar tidak terjadi polemik bantuan beras dipolitisasi.

"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," ujarnya.

"Kita pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," jelas Arief.

Bapanas pun sudah secara resmi menginstruksikan Perum Bulog. Dalam surat tanggal 6 Februari itu, Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa meminta Bulog menghentikan sementara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Bantuan Pangan Beras pada tanggal 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

Pertimbangannya adalah dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta mempertimbangkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komis Pemilihan Umum (KPU).

"Untuk menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu, mohon Perum BULOG dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pascapemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," kata Ketut dalam surat tersebut, dikutip Rabu (7/2/2024).

Foto: Penyaluran bantuan beras 10 kg. (Dok. Bapanas) Penyaluran bantuan beras 10 kg. (Dok. Bapanas)

Realisasi Bantuan Beras

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meluncurkan program bantuan beras 10 kg sejak bulan Maret 2023 lalu. Ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau.  realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). 

Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023. Pemberian bantuan pangan diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras. Terutama dampaknya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Jokowi pun telah menetapkan penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dilanjutkan sampai bulan Juni 2024. Bahkan, jika APBN memungkinkan, berpeluang dilanjutkan setelah bulan Juni nanti.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengungkapkan, realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023 tercatat sebanyak 1.494.441 ton. Detailnya, tahap I sebanyak 640.590 ton (Maret-Mei) dan tahap II sebanyak 853.851 ton (September-Desember).

"Penyaluran bantuan beras baru efektif kami salurkan sejak akhir bulan Januari 2024. Karena ada data dispute yang harus diverifikasi dan divalidasi. Memang ada hambatan di lapangan," katanya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi yang ditayangkan akun Youtube Kemendagri, dikutip Selasa (6/2/2024).

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Gencarkan Bantuan Beras 10 Kg, Apa Tujuannya?